Adapun Dana Pihak Ketiga (DPK) perseroan sepanjang 2018 tercatat Rp 230,3 triliun, tumbuh 19,34 persen dibandingkan perolehan DPK tahun 2017. Pertumbuhan ini jauh diatas rata-rata industri yang berada di kisaran 6,45 persen.

Pertumbuhan DPK ini memperkuat likuiditas Bank BTN. Tercatat Liquidity Coverage Ratio Bank BTN sebesar 108,99 persen di atas ambang batas yang disyaratkan Bank Indonesia.

Dengan kondisi ekonomi 2018 dan antisipasi penerapan PSAK 71 serta dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian usaha, BTN mencatatkan perolehan laba bersih sebesar Rp 2,8 triliun. Perolehan laba ini telah memperhitungkan kesiapan perseroan dalam penerapan PSAK 71.

Dijelaskan Maryono, Bank BTN dalam membentuk CKPN 2018 adalah dalam rangka penerapan PSAK 71 dan disiapkan senilai Rp 1,7 triliun dengan pertimbangan laba operasi tahun 2018 sebesar Rp 5,308 triliun atau naik 11,1 persen dibanding 2017.

Disamping itu BTN juga sudah merintis melakukan tambahan cadangan CKPN sejak 4 tahun lalu, dari tahun 2014,.2015, 2016 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 776,9 miliar pada tahun 2014, Rp 901,3 miliar tahun 2015, Rp 707,6 miliar tahun 2016 dan tahun 2017 senilai Rp 884,4 miliar. Dengan demikian peningkatan CKPN tersebut tidak mengganggu kinerja perusahaan.

"Dengan kinerja 2018, BTN tetap optimis menghadapi tahun 2019, dimana target konservatif untuk tahun 2019 telah ditetapkan antara lain aset meningkat sekitar 13 persen-15 persen, Kredit dan Pembiayaan tumbuh sekitar 13 persen-15 persen, DPK naik sekitar 13 persen-15 persen serta laba tumbuh diatas 15 persen," ungkapnya.

Tetap Komitmen Mendukung Program Satu Juta Rumah

Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan sejak tahun 2015 memberikan kontribusi yang positif bagi Bank BTN. Selama 3 tahun, BTN sudah mengucurkan kredit baik KPR maupun kredit konstruksi pendukung Program Satu Juta Rumah untuk 2,5 juta unit rumah bagi keluarga Indonesia.

Pada 2018 lalu kredit yang mengalir khusus di Program Satu juta rumah sekitar 77 persen diantaranya mengalir bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) baik dalam bentuk KPR Subsidi dan kredit konstruksi untuk mendukung perumahan bersubsidi.

Tahun 2019, Maryono optimistis program perumahan untuk rakyat masih menjadi fokus pemerintah.

BTN memiliki peluang bisnis yang terbuka lebar. Kehadiran Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan keputusan pemerintah terkait skema baru pembiayaan rumah subsidi bagi Aparatur Sipil Negara dan TNI/Polri diantara mengenai tipe rumah yang dapat dibeli, dan dihapuskannya batasan harga rumah, menjadi isu menarik sebagai potensi bisnis pelaku usaha terkait dengan industri perumahan.

"Kami akan tetap fokus bagaimana kebutuhan masyarakat akan rumah dapat terpenuhi sekaligus mengurang backlog ketersediaan untuk kebutuhan rumah yang mencapai sekitar 11,4 juta unit rumah. Oleh karena itu seluruh stakeholder dan pihak terkait dengan pembangunan serta pembiayaan perumahan, tetap diperlukan kontribusi dan perannya untuk mendukung dalam pelaksanaannya," tegas Maryono.

Perseroan lanjutnya, akan berkoordinasi dan bagaimana dengan itu nanti Bank BTN dapat bekerjasama untuk sama-sama kita mendukung program pemerintah dalam sejuta rumah.