Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Prabowo Kritik Bandara Dikelola Asing, Ini Bantahan Menhub

Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi menyanggah pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto

Prabowo Kritik Bandara Dikelola Asing, Ini Bantahan Menhub
Ria Anatasia/tribunnews.com
Menhub Budi Karya Sumadi meninjau fasilitas KRL Jabodetabek di Stasiun Juanda, Kamis (4/4/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi menyanggah pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto bahwa pengelolaan bandara dan pelabuhan di Indonesia banyak diserahkan ke investor asing, sehingga bisa menyumbat kedaulatan bangsa.

Menurut Budi, skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) hanya diterapkan untuk bandara dan pelabuhan yang bersifat komersil.

Sementara pemerintah fokus membangun infrastruktur transportasi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Indonesia.

"Kalau saya sih tidak ada. Asbun (asal bunyi). Kami tahu persis mana yang harus kami kerja samakan (dengan asing), mana yang menjaga kedaulatan negara," tegas Budi saat ditemui dalam perjalanannya ke Stasiun Bogor menggunakan KRL, Kamis (4/4/2019).

Budi menjelaskan, satu-satunya pengelolaan pelabuhan yang dilakukan asing adalah PT Jakarta International Container Terminal (JICT).

Baca: Sri Mulyani Jadi Menteri Keuangan Terbaik Asia Pasifik, Fadli Zon : Ia Telah Membuat Tuannya Senang

Baca: Kontingen TNI AD yang Juarai Lomba Tembak AASAM 2019 Kembali Ke Tanah Air

Saham perseroan dimiliki Hutchison Port Holding Group (HPH Group) dari Hongkong sebesar 51 persen, sisanya 48,9 persen dimiliki PT Pelindo II dan 0,1 persen dimiliki Koperasi Pegawai Maritim.

"Kalaupun sekarang ini ada pelabuhan yang kerja sama dengan asing, itu cuma ada di Jakarta dan itu dilakukan pada zaman sebelum pak Jokowi. Cuma Pelabuhan Priok (JITC) cuma itu," jelasnya.

Sementara untuk Bandara, Budi mengakui tengah membuka tender untuk pengembangan Bandara Komodo di Labuan Bajo dengan skema KPBU. Hal yang sama rencananya juga diterapkan untuk Bandara Kualanamu, Medan.

"Itupun kita minta agar lokal kita tetap mayoritas. Aset negara jelas tetap milik kita," kata dia.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Ria anatasia
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas