TRIBUNNEWS.COM. JAKARTA - Ekonom senior Rizal Ramli menyinggung tax amnesty jilid II yang diwacanakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menurut Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini, program tax amnesty sudah terbukti gagal dan sudah dirasakan negara lain.

"Ide tax amnesty kedua ini benar-benar konyol. Yang pertama sudah gagal total," katanya dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (12/8/2019).

Kegagalan tersebut berdasarkan capaian rasio jumlah pajak (tax ratio) yang dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) di masa yang sama.

Berdasarkan data yang dipaparkan, tax ratio dari 2010 ke 2018 terus menurun, dari 9,52 persen menjadi 8,85 persen.

Baca: Bukan Main, Mesin Yamaha XMAX Dibikin Bengkak Jadi 2 Silinder 500 cc

Baca: Komplotan Pengedar Ribuan Pil Dobel L Diringkus Polisi di Rumahnya Kediri, Libatkan Remaja 17 Tahun

Itu hanya rasio pajak tanpa dihitung dengan bea dan cukai, serta royalti dari SDA migas dan tambang.

Sementara tax ratio keseluruhan turun dari 13,61 persen pada 2010 menjadi 11,45 persen pada 2018.

Rizal menilai capaian pajak rendah membuat pemerintah akhirnya harus berutang untuk belanja negara.

"Kalau buat saya ini Menteri Keuangan terbalik. Kalau terbaik itu kan buat asing. Kalau buat ekonomi Indonesia malah terbalik. Karena tugas Menkeu meningkatkan tax ratio agar kita tidak tergantung utang,” paparnya.

Baca: Ternyata PLN Nyaris Bangkrut Dikerjai Perusahaan Asing, Rizal Ramli Cari Akal: Pertama dalam Sejarah

Baca: Rizal Ramli: Menyerang Indonesia Gampang Sekali, Matiin Saja Listriknya

Pertumbuhan Ekonomi Bakal Meleset

Rizal Ramli juga memprediksi laju pertumbuhan ekonomi akan turun drastis dari target yang ditentukan pemerintah di atas 5 persen.

“Dari target pemerintah 5,2 persen, dugaan kami akan nyungsep terus menjadi 4,5 persen. Indikator makro ekonomi menunjukkan (pertumbuhan) makin merosot,” papar Rizal dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (12/8/2019).

Di kesempatan tersebut, Rizal memaparkan defisit neraca transaksi berjalan meningkat dari 7 miliar dolar AS atau 2,6 persen dari produk domestik bruto/PDB pada kuartal sebelumnya menjadi 8,4 miliar dolar AS atau 3,0 persen dari PDB.

Baca: Perluas Jangkauan, Aplikasi SpotQoe.com Hadirkan Lebih dari 3.600 Ruang Meeting

Menurut dia, angka ini sangat berbahaya sebab anggaran negara yang merosot menjadi sasaran tembak pihak luar.

“Saya tegaskan pemerintah bahwa ekonomi itu bukan hanya soal proyek. Mohon maaf tapi ada banyak makro ekonomi, daya beli, lapangan pekerjaan, macem-macem. Satu pemerintahan yang fokusnya hanya proyek bisa-bisa pada jebol nanti,” ucapnya.