Perpres Mobil Listrik Sudah Diteken Jokowi Tapi Belum Dipublikasikan, Menperin: Masih di Kemenkumham
Airlangga Hartarto mengatakan proses Perpres mobil listrik ini masih menunggu salinan dari Kemenkumham
Penulis: Ria anatasia
Editor: Sanusi
"Yang terpenting, charging station harus disiapkan, di samping insentif lainnya," ungkapnya.
Harjanto menambahkan, pembahasan lebih lanjut proyek mobil listrik Toyota akan kembali digelar pada Oktober 2019.
"Ini sebagai bagian upaya menjadikan kendaraan listrik populer di Indonesia," tuturnya.
Sambut Baik
PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia buka suara untuk menanggapi telah ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) tentang percepatan pengembangan mobil listrik.
Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azzam, berharap dengan adanya payung hukum tersebut, industri mobil listrik bisa berkembang di Indonesia.
"Jadi tidak hanya dipenuhi produk impor. Dan Indonesia jadi product based electrified car di Asia," ujar Bob Azzam, Kamis (8/8/2019).
Anies Ditantang
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menantang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memberikan insentif untuk mendukung percepatan pengembangan mobil listrik.
Hal tersebut disampaikan Jokowi usai meresmikan Gedung Sekretariat ASEAN, di Jakarta, Kamis (8/8/2019).
"Kita mendorong, terutama Gubernur DKI (Anies) yang APBD-nya gede bisa memberikan insentif, saya kira bisa dimulai," ujar Jokowi.
Menanggapi hal tersebut, Anies yang berada di samping kanan Jokowi, langsung memberikan respons atas harapan peran ikut sertanya pemerintah daerah dalam pengembangan mobil listrik.
"Ganjil-genap bebas untuk mobil listrik," ucap Anies.
Mendengar ucapan Anies, Jokowi menilai hal tersebut bisa dilakukan ke depannya dan bisa juga pemerintah daerah memberikan parkir gratis atau mensubsidi harga kendaraan bermotor listrik.
