Jokowi meminta izin kepada DPR, MPR dan DPD terkait rencana tersebut saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Terkait pemindahan ibu kota tersebut, Jokowi mengatakan tidak akan banyak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alih-alih menggunakan APBN, dia mengajak para pelaku usaha ikut terlibat.

"Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)," kata Jokowi saat menyampaikan pidato Nota Keuangan 2020.

Jokowi menjelaskan, salah satu alasan pemindahan ibu kota itu untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Menurutnya, pemerintah akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru.

"Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa," sebut Jokowi.

"Menurut Jokowi, apabila kondisi tersebut terus berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah.

Baca: Presiden Jokowi: Dirgahayu Negara Pancasila, Rumah Besar Anak Bangsa

Baca: Profesional Lebih Banyak Jadi Menteri karena Gagasan Kabinet Kerja Ingin Jokowi Wujudkan

"Untuk itu, rencana pemindahan ibukota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa," pungkasnya.