Berita Ini Sudah Mengalami Ralat dari Judul Sebelumnya: "PGN: Rencana Penyesuaian Harga Sas sesuai Koridor Regulasi"

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) menyatakan, rencana penyesuaian harga gas kepada sejumlah konsumen merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur gas bumi ke berbagai daerah dan peningkatan layanan ke konsumen, termasuk keandalan pasokan gas untuk penyaluran yang berkelanjutan.

"Kebutuhan pembiayaan infrastruktur gas untuk menjangkau sentra-sentra ekonomi baru seiring pembangunan jalan tol sangatlah besar. Sejak tahun 2013, PGN juga tidak pernah melakukan penyesuaian harga kepada mayoritas pelanggan industri," jelas Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama dalam keterangannya, Minggu (25/8).

Baca: Catat, Ini 7 Usaha yang Cocok saat Masa Pensiun tiba, dari Bisnis Online hingga Kos-kosan

Rachmat menambahkan, sebagai subholding gas bumi, PGN memiliki tanggungjawab dan komitmen untuk mewujudkan bauran gas bumi hingga 22% di tahun 2025.

Untuk mencapai target tersebut, lanjutnya, percepatan pembangunan infrastruktur mutlak dilakukan agar penggunaan gas bumi semakin meluas dan merata ke berbagai daerah.

"Selama ini kami selalu mengambil risiko untuk membangun infrastruktur gas, kendati pasokan dan pasarnya belum terjamin. Inilah peran yang selalu dijalankan PGN sebagai pionir pemanfaatan gas bumi di Indonesia," ujar Rachmat.

Berkat inisiatif dan peran pioniring PGN dan entitas anak usahanya, saat ini lebih dari 10 ribu kilometer jaringan pipa gas telah terbangun dan telah melayani lebih dari 300 ribu konsumen dari berbagai segmen.

Adanya infrastruktur gas bumi memastikan gas bumi dapat tersalurkan secara berkelanjutan.

Sampai tahun 2024, PGN berencana membangun sejumlah infrastruktur baru, diantaranya; membangun jaringan pipa distribusi sepanjang 500 km, pipa transmisi 528 km, 7 LNG filling station untuk truk/kapal, 5 FSRU, 3,59 juta sambungan rumah tangga dan 17 fasilitas LNG untuk mensuplai kebutuhan kelistrikan dan menjangkau wilayah geografis dengan karakteristik kepulauan di seluruh wilayah Indonesia.

Rachmat menyatakan, pembangunan berbagai infrastruktur gas itu menjadi prioritas utama PGN, mengingat semakin besarnya kebutuhan energi yang lebih efisien di daerah, terutama daerah-daerah yang selama ini belum terjamah gas bumi dan memiliki potensi ekonomi yang sangat baik.

"Pembangunan jalan tol yang sudah terealisasi telah membuka potensi sentra industri baru di daerah. Potensi-potensi seperti itu yang akan didukung PGN dengan infrastruktur gas, sehingga industri di daerah dapat berkembang lebih efisien dan pemerataan ekonomi pun ikut tercipta," imbuhnya.

Saat ini, PGN sedang dalam penyelesaian proyek pipa gas Gresik-Semarang sejauh 267 km yang akan mengalirkan gas dari blok migas Jambaran Tiung Biru yang dikelola oleh Pertamina EP.

Selain mengalirkan gas ke PLTGU Tambak Lorok milik PLN, kehadiran jaringan pipa gas berukuran 28 inchi ini akan dapat menyalurkan gas untuk industri di wilayah Jawa Tengah.

"Selama ini pasokan gas ke Jawa Tengah dari jaringan pipa belum ada. Proyek infrastruktur dari Gresik ini menjadi momentum untuk perluasan penggunaan gas bumi bagi masyarakat serta industri di Jawa tengah dan sekitarnya," jelas Rahmat.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam juga meminta pemerintah Jokowi jilid II untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur gas.

Selain faktor penurunan produksi minyak di dalam negeri yang terus terjadi sejak 2003, mayoritas blok-blok migas yang ditemukan dan dieksplorasi memiliki kandungan gas yang lebih besar.

"Pembangunan infrastruktur gas harus jadi prioritas jika kita tidak ingin terjebak pada energi impor minyak bumi dan LPG. Sumber gas kita juga lebih besar," katanya.

Berita Ini Sudah Tayang di KONTAN, dengan judul: Rencana penyesuaian harga gas sesuai koridor regulasi