TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia diminta serius mengupayakan kemandirian dan kedaulatan pangan mengingat Indonesia saat ini mengalami lonjakan penduduk yang membutuhkan pasokan pangan yang tidak sedikit.

Dewan Pengurus Pusat Dewan Dakwa Islamiyah Indonesia (DPP LDII) Prasetyo Soenaryo mengatakan, kebutuhan pangan setiap orang di Indonesia diasumsikan mencapai 125 kg beras per tahun. 

Dengan jumlah penduduk di atas 200 juta jiwa dan luasan area tanaman pangan yang terbatas, bahkan cenderung menyempit, kebutuhan pangan tak terelakkan akan meningkat. Masalahnya, Indonesia dari tahun ke tahun masih bergantung pada pasokan produk pangan impor.

Kemandirian pangan masih jauh dari cita-cita ideal.  

Prasetyo mengingatkan, persoalan pangan merupakan hal yang mendasar dan esensial berdampingan dengan energi. Pangan juga merupakan komoditi strategis.

“Perlu segera dicarikan solusi yang tepat guna. Sejak Presiden Soeharto, Indonesia tidak pernah swasembada pangan lagi sampai sekarang. Pasca reformasi, kedaulatan dan ketahanan pangan belum tercapai,” kata Prasetyo di sela acara focus group discussion membedah topik Ketahanan Pangan dan Pertanian di kantor DPP LDII, Jakarta, Kamis (29/8/2019). 

Diskusi ini makin hangat dengan menghadirkan pembicara dari anggota Komisi IV DPR Mindo Sianipar. 

Mindo yang 3 periode menjadi anggota Komisi IV DPR ini mewacanakan perlunya kembali dibuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang memasukkan pembangunan ketahanan pangan nasional.

Dia menyebutkan, saat ini wacana ini sedang dibahas di DPR agar Pemerintah Indonesia kembali kepada GBHN. Tujuannya jelas, agar program pembangunan Indonesia lebih terfokus, termasuk pembangunan di sektor pangan.

Mindo menegaskan, selama era reformasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah berjalan sendiri-sendiri yang menyebabkan program nasional yang dijalankan Kementerian Pertanian  tidak bergaung di daerah.

Dia menilai, banyak kepala Dinas Pertanian di daerah yang menjalankan programnya masing-masing dan mengabaikan kebijakan Pemerintah Pusat yang digulirkan oleh Kementerian Pertanian.

“Ini yang membuat kita sulit meraih kedaulatan dan ketahanan pangan,” ujar Mindo Sianipar.

Mindo menilai, langkah ormas seperti LDII dalam menjalankan sejumlah program  kedaulatan dan ketahanan pangan di Madiun, Nganjuk, dan Jombang serta di luar Jawa seperti di Kalimantan patut mendapat apresiasi karena langkah semacam ini berkontribusi bagi upaya mendorong kedaulatan dan kemandirian pangan nasional.

Acara focus group discussion membedah topik Ketahanan Pangan dan Pertanian di kantor DPP LDII, Jakarta, Kamis (29/8/2019), juga menghadirkan pembicara dari kalangan akademisi dan praktisi di bidang pertanian dan pangan. Antara lain, Prof Dr Rubiyo yang membawakan makalah berjudul 'Grand Design Pengembangan Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di Wilayah Perbatasan', Dewan Pakar Pertanian LDII Ir Arief Iswanto, M.Sc dengan makalah berjudul 'Membangun Kedaulatan Pangan Berbasis Organik'.

Diskusi ini juga menghadirkan Yosep Umar Hadi, anggota Komisi V DPR dan Ir Prasetyo Sunaryo, MT.