Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tahun Depan, Pemerintah-DPR Sepakat Turunkan Subsidi Non-energi Jadi Rp 62,3 Triliun di APBN 2020

Angka subsidi non energi ini lebih rendah dibandingkan outlook realisasi subsidi non-energi tahun ini yakni sebesar Rp 69,8 triliun.

Tahun Depan, Pemerintah-DPR Sepakat Turunkan Subsidi Non-energi Jadi Rp 62,3 Triliun di APBN 2020
TRIBUNNEWS/SYAHRIZAL SIDIK
Badan Anggaran DPR menyetujui perubahan asumsi kurs rupiah yang disampaikan Pemerintah dari sebelumnya Rp 14.500 per dolar AS menjadi Rp 15.000 per dolar AS di RAPBN 2019. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggaran belanja pemerintah pusat untuk subsidi non-energi menyusut di tahun 2020. Berdasarkan kesepakatan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah dalam rapat kerja, Selasa (10/9), anggaran subsidi non-energi sebesar Rp 62,3 triliun. 

Angka ini lebih rendah dibandingkan outlook realisasi subsidi non-energi tahun ini yakni sebesar Rp 69,8 triliun. 

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menjelaskan, penurunan belanja subsidi non-energi sejalan dengan menurunnya alokasi subsidi pupuk. 

Subsidi pupuk tahun depan dianggarkan hanya Rp 26,6 triliun, turun 28,2% dibandingkan outlook realisasi tahun ini sebesar Rp 37,1 triliun. 

“Subsidi pupuk semakin menurun, utamanya karena menggunakan basis data yang lebih valid oleh BPS sehingga luas lahan bisa disesuaikan dan alokasi volume subsidi pupuk juga makin efektif,” terang Askolani. 

Dalam mendata kebutuhan penerima pupuk bersubsidi, pemerintah melakukan validasi data menggunakan elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK). Pemerintah juga memperluas penggunaan Kartu Tani untuk penebusan subsidi pupuk. 

Selain subsidi pupuk, pemerintah juga mengalokasikan subsidi untuk public service obligation (PSO) yang nilainya naik menjadi Rp 4,9 triliun, dari outlook realisasi 2019 yakni Rp 4,4 triliun. 

PSO oleh PT KAI menerima anggaran Rp 2,7 triliun untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api ekonomi. “Ini untuk kegiatan kereta ekonomi yang lebih murah tarifnya baik antarkota maupun dalam perkotaan,” lanjut Askolani. 

PT Pelni menerima Rp 2 triliun untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi, serta angkutan ke daerah-daerah terpencil. 

Perum LKBN Antara menerima Rp 167,7 miliar dengan penugasan layanan informasi dan komunikasi publik, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, dan di daerah rawan konflik. 

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas