TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perindustrian optimistis pada pengembangan TubanPetro yang akan berkontribusi besar dalam membangkitkan kembali pertumbuhan industri petrokimia di Indonesia.

Langkah strategis ini juga dinilai mampu menjadi solusi untuk substitusi impor bahan baku industri petrokimia.

“Maka itu, jika ingin membesarkan kemampuan dari sisi petrokimia, persoalan di perusahaan tersebut perlu diselesaikan terlebih dahulu,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono di Jakarta, Jumat (13/9).

Pengembangan TubanPetro pun akan membuat pasokan petrokimia bagi sektor industri lebih terjamin.

Oleh karenanya, proses konversi utang Multi Years Bond (MYB) PT Tuban Petrochemical Industries (TubanPetro) tinggal menunggu Peraturan Pemerintah (PP).

Regulasi tersebut bisa menjadi titik tolak pengembangan TubanPetro sebagai basis industri petrokimia nasional yang terintegrasi.

“Kebijakan pemerintah yang menyelesaikan utang MYB TubanPetro Rp3,3 triliun melalui konversi, sudah tepat. Hal ini akan memberi ruang kepada TubanPetro untuk mengembangkan bisnisnya lagi,” ujar Sigit.

Kebijakan konversi tersebut telah masuk dalam Undang Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019.

Saat ini, Kementerian Keuangan memiliki saham 70 persen di TubanPetro. Pascakonversi, pemerintah akan memiliki 95,9 persen saham di TubanPetro.

Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Fridy Juwono mengatakan, langkah pengembangan TubanPetro harus didukung semua pihak.

“Kapasitas produksi di anak usaha TubanPetro, khususnya PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang selama ini hanya difungsikan pengolah BBM, bisa ditingkatkan lagi,” tuturnya.

Langkah pengembangan dilakukan dengan membuat masterplan integrated petrochemical cluster.

Dalam masterplan tersebut, direncanakan TPPI yang merupakan anak usaha TubanPetro dibangun aromatic center dan olefin center.

Saat ini, baru terbangun aromatic plant yang menghasilkan benzene toluene dan xylene (BTX), satu-satunya yang dimiliki Indonesia.