Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Industri Tekstil Minta Revisi UU Ketenagakerjaan, Standar Usia Kerja Buruh Diturunkan Jadi 17 Tahun

Revisi UU Ketenagakerjaan mendesak dilakukan terutama pada sejumlah pasal yang selama ini memberatkan industri TPT Nasional.

Industri Tekstil Minta Revisi UU Ketenagakerjaan, Standar Usia Kerja Buruh Diturunkan Jadi 17 Tahun
IST
Kiri ke kanan: Iwan S. Lukminto, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Pemerintah Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pertekstilan Indonesia (BPN API); Ade Sudrajat, Ketua Umum BPN API dan Anne P Sutanto, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Luar Negeri BPN API dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/9/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta Pemerintah merevisi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan demi menjaga industri tektil dan produk tekstik (TPT) Indonesia bisa bersaing lebih kuat lagi di pasar ekspor maupun di pasar dalam negeri dalam menghadapi produk TPT impor barang sejenis.

Anne. P. Sutanto, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Luar Negeri Badan Pengurus Nasional API menyatakan, revisi mendesak dilakukan terutama pada sejumlah pasal yang selama ini dinilai sangat memberatkan industri TPT Nasional.

Pasal-pasal dimaksud membuat industri TPT anggota API merosot daya saingnya menghadapi gempuran produk tekstil asal Vietnam dan China di pasar internasional dan membuat ketahanan sandang nasional jadi lemah.

Pasal-pasal dimaksud yang diminta direvisi segera antara lain menyangkut jam kerja buruh dalam seminggu. Anne mengatakan jika dibandingkan dengan buruh di Vietnam dan China, selisih jam kerja buruh mencapai 20 persen dari buruh di Indonesia yang jam kerjanya lebih rendah per pekannya.

Padahal, negara-negara tersebut selama ini menjadi kompetitor Indonesia di pasar tekstil.

Baca: Sebelum Suami Jadi Tersangka, Istri Imam Nahrawi Sempat Tuliskan Ungkapan Rasa Syukur

Anne menyebut, Pasal 77 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, setiap pengusaha wajib melakukan ketentuan waktu kerja sebanyak 40 jam dalam satu minggu.

Sementara di China dan Vietnam jam kerja buruh mereka mencapai 48 jam per minggu.

API meminta, pasal ini direvisi dengan ketentuan jam kerja menjadi 45 sampai 48 jam per pekannya.

Baca: Jenderal Negosiator Perdamaian Ini Disebut-sebut Calon Menhan di Kabinet Jokowi II

Pasal lainnya yang mereka minta revisi adalah pesangon buruh yang seharusnya sudah masuk dalam BPJS, serta biaya lembur yang lebih tinggi dibandingkan dengan berbagai negara yang merupakan kompetisi Indonesia.

API juga meminta batasan terendah buruh yang boleh bekerja diturunkan dari semula 18 tahun menjadi cukup 17 tahun. "Di usia itu (17 tahun) buruh sudah boleh mengemudikan kendaraan, punya SIM. Kenapa untuk bekerja mereka harus menunggu usia 18 tahun. Ketentuan ini bisa memicu pengangguran terselubung karena sekitar 80 persen anak SMK sudah lulus sekolah di usia 17 tahunan," ujar Anne di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Baca: Aiptu Wayan Sempat Curiga Lihat Nenek Gendong Cucunya di Cilincing

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas