Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya menilai ada praktik monopoli dalam pengiriman barang atau logistik melalui rute-rute tol laut yang dirintis pemerintah. 

"Jadi tol laut itu secara fungsional makin membaik, makin dibutuhkan masyarakat. Tapi memang, ini ada oknum ya kiranya menguasai pasar gitu," ujar Budi di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Menurut Budi, oknum tersebut melakukan monopoli dengan menguasai pengiriman barang ke berbagai wilayah dari rute tol laut yang ada di Surabaya. 

"Jalurnya yang banyak itu satu ke NTT, ke Maluku Utara, ke Maluku sama Papua, rata-rata (pengiriman) dari Surabaya," paparnya.  

Baca: Kisah Viral, Mempelai Wanita di Majene Meninggal Karena Kelelahan Seminggu Setelah Acara Resepsi

"Jadi monopoli tergantung daerahnya. Di Kupang satu, kemarin di Kupang saya sudah temukan, kemudian bisa Maluku, Ambon, ada Ternate, ada Sorong. Ada beberapa jadinya," sambung Budi. 

Untuk mencegah praktik monopoli seperti itu, Budi mengaku akan menggunakan sistem pemasaran terbuka dalam pengiriman logisktik hingga ke daerah. 

Baca: Kisah Heroik Supriadi, Menolong Istri yang Dililit Ular Piton 6 Meter dan Nyaris Dimangsa

"Nanti orang bisa menggunakan sistem itu untuk membawa barang mereka dari Surabaya ke Timur. Nanti pakai informasi teknologi, jadi kaya orang mesen aja gitu, nanti dilihat kalau pemesannya banyak berati kan tidak boleh, kita batesin juga," tutur Budi. 

Baca: Di-deadline 100 Hari Harus Terbit Perppu KPK, Mahfud MD: ICW Itu Siapa?

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seakan kesal rute tol laut saat ini dikuasai oleh perusahaan swasta, yang membuat harga barang di daerah tidak terjangkau. 

Baca: Jadi Mendikbud, Nadiem Makarim Didemo Warganet Lewat Tagar NadiemMundurAja, Ada Apa?

Menurut Jokowi, pergerakan logistik melalui tol laut berdasarkan data yang ada, kata Jokowi, telah mampu menurunkan harga sebesar 20 persen sampai 30 persen. 

"Tapi akhir-akhir ini rute-rute yang ada ini, barang-barangnya dikuasai swasta sehingga harga barang ditentukan perusahaan ini. Tolong dikerjakan dan diselesaikan," ujar Jokowi. 

Melihat kondisi tersebut, kata Jokowi, apakah pemerintah perlu melakukan intervensi melalui Kementerian BUMN atau membuat kompetitornya, agar harga barang di berbagai daerah tetap terjangkau. 

"Tol lautnya ada dan harganya tetap ya buat apa? Tol laut dibangun untuk menurunkan biaya logistik, kita enggak mau harga ditentukan satu perusahaan," papar Jokowi.