Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, BANGKOK - ‎Dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-35 di Bangkok, Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto mengatakan isu perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) menjadi hal penting yang diharapkan segera diselesaikan secara substansial tahun ini.

"Terlebih ‎ide dan konsep RCEP pertama kali digulirkan pada KTT ASEAN ke-19
tahun 2011 di Bali, Indonesia, saat Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2011,” ungkap Mendag Agus di KTT ASEAN ke-35, Sabtu (2/11/2019) di Bangkok, Thailand.

‎Agus menjelaskan ASEAN yang didukung oleh 6 negara mitra FTAs (Tiongkok, Korea, Jepang, Australia, Selandia Baru,
dan India) menyepakati Guiding Principle for Negotiating RCEP dan meluncurkan Perundingan RCEP pada KTT ASEAN ke-21 tahun 2012 di Kamboja.

"RCEP diharapkan akan mendorong kemajuan industri negara-negara ASEAN dengan bergabungnya ASEAN bersama keenam mitra FTA ASEAN tersebut dalam rantai pasok kawasan (regional value chain) RCEP," imbuh Agus.

Baca: Presiden Jokowi Terbang ke Thailand Hadiri KTT ASEAN Ke-35

Baca: Presiden Jokowi Tiba di Bangkok

Lebih lanjut‎ Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo‎ mengatakan Indonesia ditunjuk sebagai Negara Koordinator (Country Coordinator) dimanaa dirinya ditunjuk pula sebagai Ketua Komite Perundingan Perdagangan (Trade Negotiating Committee/TNC) RCEP dan Ketua Perunding ASEAN. Perundingan putaran pertama dimulai pada Mei 2013.

“Karena perannya sebegai negara pencetus dan pengembang ide RCEP, Indonesia kemudian diusulkan menjadi Negara Koordinator dan Ketua Komite Perundingan RCEP sekaligus sebagai Ketua Perunding ASEAN,” jelas Iman Pambagyo saat mendampingi Mendag Agus pada pertemuan tersebut.

Dirjen Iman menuturkan RCEP merupakan Mega FTAs terbesar yang mencakup 9 kelompok kerja dan 7 subkelompok kerja sesuai dengan cakupan perundingan yang disepakati, yaitu perdagangan barang, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, standar dan kesesuaian, SPS, pengamanan perdagangan, jasa, investasi, kekayaan intelektual, niaga
elektronik, kerja sama ekonomi dan teknis, pengadaan barang pemerintah, penyelesaian sengketa, ‎finansial, dan telekomunikasi.

“Di bawah kepemimpinan Indonesia, perundingan RCEP yang melibatkan 16 negara ini (10 negara ASEAN, Tiongkok, Korea, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan India) dipandang sangat penting dan diharapkan dapat menjadi penyeimbang bagi maraknya langkah proteksionisme yang terus bergulir  akhir-akhir ini sehingga harus diselesaikan secara substantif tahun ini agar dapat ditandatangani tahun 2020,” tegas Iman.

Iman menambahkan dengan jumlah populasi 48% dari populasi dunia dan dengan total PDB sebesar 32% dari PDB dunia, kawasan RCEP menjadi pasar yang besar dimana 29% perdagangan dunia berada di kawasan ini.

Selain itu, arus investasi asing langsung (FDI) yang masuk ke kawasan ini.