Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani menyebutkan sejumlah wilayah yang mengalami kendala dalam upaya pembebasan lahan untuk pengadaan transmisi.

Mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatra, bahkan wilayah Jawa bagian Barat.

Khusus untuk wilayah Jawa bagian Barat, Sripeni menyebut bahwa ini ada kaitannya dengan Jakarta karena pengadaan transmisi dari Jawa bagian Barat ke ibukota baru terealisasi sebesar 40 persen.

Saat ini PLN pun tengah menggandeng Kementerian ATR/BPN dalam upaya merealisasikan penertiban aset untuk segera disertifikasi.

"Dimulai dari Tanjung Jati menuju Banten, Jawa bagian Barat. Dari Banten itu kabel transmisi akan ditarik menuju Balaraja sampai di Gandul," ujar Sripeni, saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019).

Baca: PLN Raih The Best Marketing BUMN 2019

Kementerian ATR pun diharapkan mampu membebaskan lahan untuk pengadaan transmisi Jakarta.

"Kita harus selesaikan cepat, supaya sistem DKI aman," jelas Sripeni.

Sripeni menegaskan bahwa pembebasan lahan untuk pengadaan transmisi yang ditargetkan rampung tahun 2020 ini berlaku untuk seluruh Indonesia.

Ia mengakui bahwa terdapat perbedaan dalam realisasi pembebasan lahan antara pembangunan gardu induk dan pembangkit, dengan pembebasan lahan untuk pengadaan transmisi.

Menurutnya, pembebasan lahan untuk pembangunan gardu induk dan pembangkit justru lebih mudah terealisasi.

Hingga kuartal III tahun 2019, jumlah pembebasan lahan yang sudah terealisasi saat ini mencapai angka 39 persen, atau sepanjang 18.542,2 kms.

Sedangkan 28 persen masuk pada tahap pra konstruksi dan 33 persen masuk pada tahap konstruksi.