Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS COM, JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menargetkan pembangunan transmisi sepanjang 47.579 kilometer sirkuit (KMS) di seluruh Indonesia.

Namun saat ini masih ada sepanjang 23.037 kms yang belum terealisasi pembebasan lahannya, padahal ini bertujuan untuk pengadaan transmisi di beberapa daerah di Indonesia.

Pembebasan lahan itu pun ditargetkan selesai pada 2020 mendatang.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT PLN Sripeni Inten Cahyani menyampaikan hal itu usai menggandeng Kementerian ATR/BPN dalam penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait sertifikasi aset.

Ia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih mengalami kendala dalam membangun transmisi karena masalah pembebasan lahan.

Baca: Demi Listrik di DKI Aman, PLN Minta Pembebasan Lahan Transmisi Jawa Bagian Barat Rampung

Hal itu karena pembebasan lahan sangat penting dalam upaya melanjutkan pembangunan tower transmisi.

"Kita tahu saat ini memang penyelesaian transmisi lebih lambat dari yang ditargetkan," ujar Sripeni, di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019).

Ia pun menyambut positif kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dalam upaya penertiban aset yang dimiliki BUMN, khususnya PT PLN yang tengah fokus membangun tower transmisi.

"MoU antara PLN dengan ATR ini sungguh merupakan suatu terobosan yang akan mempercepat proses sertifikasi lahan milik PLN maupun proses-proses pengadaan transmisi," jelas Sripeni.

Ia mengakui bahwa terdapat perbedaan dalam realisasi pembebasan lahan antara pembangunan gardu induk dan pembangkit, dengan pembebasan lahan untuk pengadaan transmisi.

Menurutnya, pembebasan lahan untuk pembangunan gardu induk dan pembangkit justru lebih mudah terealisasi.

Hingga kuartal III tahun 2019, jumlah pembebasan lahan yang sudah terealisasi saat ini mencapai angka 39 persen, atau sepanjang 18.542,2 kms.

Sedangkan 28 persen masuk pada tahap pra konstruksi dan 33 persen masuk pada tahap konstruksi.