TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya keras mempercepat inklusi keuangan diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi dan angka kemiskinan.

Keuangan inklusif adalah kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman dengan biaya terjangkau," ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan sekaligus Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Iskandar Simorangkir saat memberikan sambutan di acara peluncuran hasil survei nasional Inklusi Keuangan Indonesia 2018 di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Tiga tahun sejak ditetapkannya Strategi Nasional Keuangan Inklusif melalui Perpres No. 82/2016, telah dilakukan Survei Nasional Keuangan Inklusif yang dilakukan pada akhir 2018 hingga awal 2019 untuk mengukur pencapaian target utama.

Dalam pelaksanaan survei, Satuan Tugas Survei dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) melakukan survei Financial Inclusion Insights dengan representasi nasional untuk mengukur akses masyarakat kepada layanan keuangan formal di Indonesia. Inklusi keuangan di Indonesia diukur melalui akses berupa penggunaan layanan keuangan formal dan kepemilikan akun.

Satuan Tugas Survei ini beranggotakan perwakilan dari kantor Menko Perekonomian, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Kementerian PPN/Bappenas.

Survei melibatkan 6.695 orang dewasa (usia 15 ke atas) yang merupakan anggota rumah tangga di seluruh provinsi dan dengan proyeksi populasi nasional 2018 penduduk perkotaan/pedesaan dan jenis kelamin.

Bobot sampling dinormalisasi di tingkat nasional agar jumlah kasus tertimbang sama dengan jumlah sampel.

Bobot digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi target di tingkat nasional dan untuk daerah perkotaan dan pedesaan secara terpisah.

Hasilnya, sebanyak 70,3 persen orang dewasa mengaku pernah menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan formal dan 55,7 persen orang dewasa memiliki akun.

Iskandar Simorangkir menjelaskan, lebih banyak orang dewasa yang menggunakan produk dan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal daripada yang memiliki akun terdaftar dengan nama mereka sendiri.

Tren inklusi keuangan menunjukkan bahwa kepemilikan akun meningkat lebih dari 20 poin persentase dibandingkan dengan tahun 2016.

Keberhasilan elektronifikasi program bantuan pemerintah disinyalir telah berhasil mendorong pertumbuhan kepemilikan akun.

Diperkirakan sekitar 38 juta orang dewasa telah menjadi pemilik akun baru, dimana sebagian besar dari mereka menerima bantuan pemerintah melalui transfer digital.

Kepemilikan akun lebih umum di wilayah perkotaan, tetapi tumbuh lebih cepat di pedesaan.