TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan sikap Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang menolak mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk sebagai bos di salah satu BUMN dinilai terlalu berlebihan.

Ketua umum Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) Reinhard Parapat menyatakan, penolakan FSPPB menunjukkan reaksi berlebihan yang tidak berdasar.

Dia mengingatkan, sebagai serikat pekerja, FSPPB seharusnya fokus mengurusi hak-hak para pekerja, jangan lari dari UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

"FSPPB harusnya fokus isu kesejahteraan buruh, jangan keluar dari peraturan ketenagakerjaan, itu bias kepentingan namanya," ujarnya.

Dia mengatakan, seharusnya direksi Pertamina memberikan surat peringatan kepada pekerja Pertamina yang menyampaikan sikap penolakan tersebut dengan memberikan surat teguran.

"Bila tidak diindahkan, berhentikan saja bagi buruh Pertamina yang menolak alasan pengangkatan Ahok yang bukan ranah isu serikat pekerja tersebut," kata dia.

"Saya yakin, jika Ahok benar-benar ditempatkan di Pertamina akan membuat banyak pihak kalang kabut," imbuhnya.

Dia menambahkan, dugaan permainan kotor yang selama ini kerap terjadi di Pertamina pasti akan digilas oleh Ahok. Dia sangat cocok melakukan pembenahan diberbagai sektor Pertamina.

"Saya kira, daripada Ahok ditempatkan di PT PLN, lebih tepat dia ditempatkan sebagai dirut di PT Pertamina," ujarnya.

Masih menurut Reinhard, pembenahan Pertamina harus dilakukan dari hulu hingga hilir karena persoalan di Pertamina sudah akut. "Dibutuhkan orang pemberani seperti Ahok untuk memberantas Mafia Migas," ujarnya.

Sebelumnya, serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) ramai-ramai menolak jika Pertamina dipimpin Ahok.

Sikap itu antara lain ditunjukkan oleh Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPP PWK) Cilacap. Mereka menolak Pertamina dipimpin mantan narapidana.

Alasannya, seperti dikemukakan Sekjen SPP PWK, Dwi Jatmoko, kepada wartawan di Cilacap, Senin (18/11/2019), Pertamina sebagai BUMN besar harus menjaga citranya, terlebih bisnis migas Pertamina menyangkut hajat hidup orang banyak.

Apa jadinya jika komisaris, direksi diisi oleh person-person yang tidak kompeten dan rekam jejaknya diragukan," kata Dwi Jatmoko.

Pihaknya menginginkan mereka yang dipercaya duduk sebagai direksi baru Pertamina berasal dari kalangan profesional dan independen.