Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usaha para korban kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk menemui perwakilan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak berbuah manis. 

Korban yang berjumlah sekitar 15 orang itu mengaku telah mengirim surat permohonan audiensi dengan Kementerian BUMN mengenai kejelasan nasib mereka sejak 12 Desember 2019. 

Namun, hingga saat ini tak ada satupun perwakilan dari kementerian yang dipimpin Erick Thohir itu menyempati diri untuk menemui mereka.

"Sampai sekarang tak ada wakil. Mau ketemu jubir pak Arya (Stafsus Menteri BUMN, Arya Sinulingga) juga tak ada di tempat mereka bilang rapat di luar belum kembali," kata seorang nasabah Jiwasraya, Haresh Nandwani di kantor Kementerian BUMN, Selasa (17/12/2019).

Haresh mengatakan telah mendatangi kantor Kementerian BUMN sejak pukul 10.00 WIB. Rombangannya dijanjikan oleh Kepala Keamanan Kementerian BUMN, Duwet agar bisa bertemu petinggi lembaga itu setelah makan siang, namun berujung tidak ditemui.

"Kita harapkna BUMN ada kejelasan. Jangan didiemin saja seperti autopilot. Ini (Jiwasraya) kan milik negara, jangan dibiarkan bangkrut begini musti tanggung jawab dong," kata dia.

"(Nilai) kerugiannya substansial. Rata-rata ini hasil jeri payah kita menabung dari muda sampai masa tua. Kita percayakan ke negara," sambungnya.

Setelah menunggu hingga pukul 14.00 WIB, rombangan tersebut meninggalkan kantor Erick Thohir. Nasabah lainnya, Tommy mengatakan akan mendatangi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meminta kejelasan lebih lanjut mengenai kasus tersebut.

Baca: Minta Kejelasan Pembayaran Klaim, 15 Korban Jiwasraya Datangi Kantor Erick Thohir

"Di OJK mudah-mudahan lebih baik dari ini. Kita berharap menteri baru ini benar-benar serius tangani kasus ini. Kami sudah percayakan BUMN, Jiwasraya masa negara diem kan lucu seharusnya naungi, selesaikan. Terus terang saya kecewa sampai sekarang belum ada jawaban. Saya optimis bisa diselesaikan baik," kata dia.

Sebelumnya,  Perusahaan asuransi Jiwasraya memastikan pembayaran kewajiban sebesar Rp 12,4 triliun yang dijanjikan pada Desember 2019, tak bisa terlaksana. Hal ini disampaikan Hexana Tri Sasongko selaku direktur utama Jiwasraya.

"Tentu tidak bisa karena sumbernya dari corporate action. Saya tidak bisa memastikan. Saya minta maaf kepada nasabah," kata Hexana dalam rapat komisi VI DPR RI, Senin (16/12/2019).

Hexana menyebut pihaknya tidak bisa menjanjikan kapan akan melakukan pelunasan. Hal ini menurutnya harus menunggu closing investor yang akan masuk para awal tahun 2020.

"Ada faktor X tapi di awal tahun 2020 diharapkan closing pertama investor. Ini bisa mengurai tapi pembayarannya dicicil dan tidak full," katanya.

Hexana menjelaskan sejauh ini aset yang dimiliki oleh Jiwsraya menyusut menjadi Rp 2 triliun dimana sebelumnya ada Rp 25 triliun. Sehingga tidak mungkin dipaksakan melunasi pembayaran.

"Dan saat ini aset yang tersedia tidak bisa diandalkan untuk itu. Ada beberapa inisiatif dan saya enggak bisa detailkan sekarang," jelasnya.

Lebih lanjut, Hexana menyebut sejauh ini untuk menyelesaikan pembayaran ini perlu ada coorporate action yang harus dialakukan secara hati-hati.