Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Sindiran Sujiwo Tejo Soal Polemik Ekspor Benih Lobster: Ujung-ujungnya Ekonomi, Bukan Lingkungan

Sujiwo Tejo menilai faktor utama pro kontra adalah dari segi ekonomi, bukan melihat segi lingkungan.

Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Sindiran Sujiwo Tejo Soal Polemik Ekspor Benih Lobster: Ujung-ujungnya Ekonomi, Bukan Lingkungan
Tangkap Layar Youtube Indonesia Lawyers Club
Sujiwo Tejo dalam Indonesia Lawyers Club, Selasa (18/12/2019). 

TRIBUNNEWS.COM - Budayawan Sujiwo Tejo memberikan komentar tentang pro kontra pelegalan benih lobster yang diwacanakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Sujiwo Tejo menilai faktor utama pro kontra adalah dari segi ekonomi, bukan melihat segi lingkungan.

Hal itu disampaikan 'Presiden Jancukers' dalam program Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (18/12/2019).

"Sekarang kita ribut soal lobster, ujung-ujungnya bukan soal lingkungan, tapi soal ekonomi. Binatang tidak dilihat haknya," ujarnya dikutip dari YouTube ILC.

Sujiwo Tejo menyebut masalah Hak Asasi Manusia (HAM) hanya berfokus dari segi manusia.

Sedangkan manusia tidak melihat hak asasi dari makhluk maupun ciptaan lain.

"Kalau kita menghukum orang yang mencemari sungai, apa karena kita yakin sungai punya hak asasi? Saya kira enggak."

Berita Rekomendasi

"Karena kalau sungai tercermar, lingkungan rusak, manusia yang terkena dampaknya. Ini manusia macam apa."

"Kalau badak dibunuh, rantai makanan putus, lingkungan hidup terganggu, maka manusia yang kena. Bukan karena badak juga punya hak asasi," ujarnya.

Tanggapan Jokowi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara perihal polemik pro kontra pelegalan ekspor benih lobster yang diwacanakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Sebelumnya, di masa Susi Pudjiastuti ekspor benih lobster merupakan hal yang dilarang.

Dilansir Kompas.com, Jokowi menyebutkan, yang perlu diperhatikan adalah efek kebermanfaatan yang dihadirkan untuk Indonesia.

"Yang paling penting, menurut saya, negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak. Yang paling penting itu," ujar Jokowi saat ditanya wartawan setelah meresmikan Tol Balikpapan-Samarinda di Kabupaten Kutai Kertanegara, Selasa (17/12/2019).

Presiden Joko Widodo akan meninjau lokasi ibu kota negara di kawasan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) PT ITCI, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Sekitar pukul 10.45 WITA, Presiden Joko Widodo turun darii Pesawat Kepresidenan di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, Selasa (17/12/2019).
Dengan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, Jokowi bertolak menuju Provinsi Kalimantan Timur dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden dan rombongan lepas landas sekitar pukul 07.30 WIB.
Presiden Joko Widodo akan meninjau lokasi ibu kota negara di kawasan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) PT ITCI, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Sekitar pukul 10.45 WITA, Presiden Joko Widodo turun darii Pesawat Kepresidenan di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, Selasa (17/12/2019). Dengan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, Jokowi bertolak menuju Provinsi Kalimantan Timur dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden dan rombongan lepas landas sekitar pukul 07.30 WIB. (WARTA KOTA/WARTA KOTA/Alex Suban)

Namun Jokowi juga mengingatkan agar selalu memperhatikan faktor keseimbangan.

Jokowi tidak membenarkan ekspor benih lobster secara berlebihan.

"Jangan juga awur-awuran, semua ditangkapin, diekspor, juga enggak benar," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan pemerintah tidak bisa hanya sekadar melarang ekspor benih lobster.

Menurutnya, banyak nelayan yang bergantung pada ekspor benih lobster.

"Keseimbangan itu paling penting, bukan hanya bilang jangan (ekspor)," kata dia.

Jokowi menyebut masih melakukan kajian bersama para pakar terkait ekspor benih lobster.

"Saya kira pakar-pakarnya tahulah mengenai bagaimana tetap menjaga lingkungan, agar lobster itu tidak diselundupkan, tidak dieskpor secara awur-awuran, tapi juga nelayan dapat manfaat dari sana, nilai tambah ada di negara kita," ujarnya.

Dikritik Susi Pudjiastuti

Sebelumnya, Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti diketahui mengkritik keras wacana ekspor benih lobster.

Ketika menjabat Menteri KKP, Susi khawatir besarnya ekspor benih lobster ke Vietnam akan membuat kerusakan ekologi.

Tingginya permintaan benih lobster dari Vietnam membuat benih lobster dieksploitasi lewat penangkapan besar-besaran.

Padahal, kata Susi, jika benih lobster atau benur dibiarkan hidup di laut bebas, bisa bernilai sangat tinggi saat lobster dewasa ditangkap nelayan pada masa mendatang.

Susi Pudjiastuti Heran

Alasan rencana pelegalan eskpor benih lobster oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo belum bisa diterima oleh pendahulunya, Susi Pudjiastuti.

Edhy Prabowo mengungkapkan, wacana pembebasan ekspor benih lobster bertujuan mengurangi kegiatan ekspor ilegal atau penyelundupan.

Menjawab pertanyaan warganet tentang alasan yang diungkapkan Edhy, Susi menilai tidak bisa mengerti hingga saat ini.

"Yg mengherankan adalah kenapa mengatasi penyelundupan baby lobster kok dgn mengkespor secara legal?" tanya akun @RinjaniJB.

Kemudian Susi memberikan tanggapan.

"Itu yg saya juga tidak bisa mengerti sd detik ini.

Daya putar pikiran saya, merenung dan berpikir keras, tapi tetap saya tidak bisa mengerti.

Mungkin krn pendidikan saya yg kurang tinggi," jawab Susi, Minggu (15/12/2019).

Pesan untuk Nelayan

Susi Pudjiastuti mengingatkan para nelayan terkait kerugian yang didapat apabila melakukan ekspor benih lobster.

Melalui sebuah postingan video di Twitter @susipudjiastuti, Susi menyebut lobster memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

"Lobster yg bernilai ekonomi tinggi tidak boleh punah, hanya karena ketamakan kita untuk menual bibitnya; dengan harga seperseratusnyapun tidak.

Astagfirulah .. karunia Tuhan tidak boleh kita kufur akan nikmat dr Nya," tulisnya.

Susi Pudjiastuti
Susi Pudjiastuti (KOMPAS/ HENDRA A SETYAWAN)

Sementara itu dalam video tersebut, Susi sedang akan mengonsumsi lobster saat makan malam di Pangandaran, Selasa (10/12/2019) lalu.

"Malam ini saya makan di Pangandaran dengan lobster. Satu ekor lobster beratnya kurang lebih 400-500 gram. Lobster yang begini harganya 600-800 ribu," ujarnya.

Ia mengungkapkan perhitungan harga lobster yang dijual dengan harga murah akan sangat merugikan para nelayan.

"Berarti satu ekor lobster ini 400 ribu, bibitnya diambil dan dijual hanya dengan 30 ribu saja."

"Berapa rugi kita, apalagi kalau lobsternya berjenis mutiara."

"Satu kilo lobster mutiara Rp 4-5 juta, satu ekor 400 gram sudah Rp 1 juta. Kita jual ke Vietnam hanya dengan harga Rp 100 ribu atau Rp 300 ribu," ucap Susi dalam video tersebut.

Susi menekankan para nelayan agar berpikir sejauh itu agar tidak mengalami kerugian.

"Nelayan tidak boleh bodoh dan kita akan dirugikan bila itu dibiarkan," ucapnya.

Wacana Pembebasan Ekspor

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengungkapkan, wacana pembebasan ekspor benih lobster bertujuan mengurangi kegiatan ekspor ilegal.

Dilansir Kompas.com, pembebasan ekspor benih lobster dilakukan sesuai ketetapan aturan.

"Kalau dibiarkan nyatanya penyeludupan tetap berjalan. Makanya kami buka saja (ekspor), sehingga penyelundupan di Indonesia tidak punya nilai lagi," ungkap Edhy di JCC Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Edhy menyebut, bila ekspor benih lobster dilakukan secara terstruktur, akan meningkatkan perekonomian masyarakat yang bergantung pada penjualan benih lobster.

Edhy Prabowo
Edhy Prabowo (TRIBUN/DENNIS DESTRYAWAN)

"Daripada dijual melalui perantara, kenapa enggak langsung. Dengan siapa nanti dijual apakah dengan koperasi atau ke siapa yang tahu," ujarnya.

Ia kemudian menyebut negara menjadi penerima benih lobster secara langsung, tanpa melewati perantara atau penyelundupan.

"Kenapa kami enggak fokus pada si pemilik benih ini agar punya harga yang lebih besar?" tambahnya.

Edhy mengaku memiliki cara agara ekspor benih lobster tetap menghasilkan keuntungan.

"Sebagai misal kalau kami mau budidaya dalam negeri, kan ini untuk membangun wilayah budidaya harus memasang keramba dan menyiapkan tempatnya."

"Kan butuh waktu. Apa kita harus nunggu? Sementara mereka yang tadinya tergantung juga harus makan," ungkap Edhy.

Dikaji Lebih Dalam

Wacana ekspor benih lobster, menurut Edhy, masih akan dikaji lebih dalam.

Hal ini terkait aturan yang akan diberlakukan.

Edhy menyebut aspek keberpihakan kepada masyarakat yang menggantungkan hidup dari benih lobster harus dipertimbangkan.

"Ada muncul wacana ekspor, tentu ini harus dikaji lagi apakah bertahap atau dengan kuota."

"Seandainya kami ekspor sejuta benih lobster, misalnya. Berapa nilai yang benar-benar masuk ke nelayan dan berapa nilai yang masuk ke pajak negara," jelasnya.

(TRIBUNNEWS.COM/Wahyu Gilang Putranto) (Kompas.com/Ihsanuddin/Muhammad Idris/Kiki Safitri)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas