TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana ekspor Baby Lobster belakangan menuai pro dan kontra di masyarakat.

Sejumlah kalangan terbelah, ada yang melarang, tetapi tak sedikit mendukung Menteri Kelautan dan Perikanan Edhie Prabowo itu.

Direktur Eksekutif Poros Maritim Watch, M Fachrudin menilai tak ada yang salah dengan rencana Edhie.

Menurut Fahrudin, wacana kebijakan baby lobster tak semestinya ditentang serampangan.

"Pemerintah dalam hal ini KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pasti sudah mengkajinya," ujar Fachrudin, Senin (23/12/2019).

Baca: Menteri Edhy: Harapan Hidup Lobster Hanya 1% Jika Tidak Dikelola, Benarkah? Begini Komentar Nelayan

Alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) itu menjelaskan, dalih yang disampaikan Edhie bahwa ekspor bisa menekan penyelundupan baby lobster cukup rasional.

Dia ingin ketimbang negara bocor triliunan dari hasil penangkapan ilegal, lebih baik dibuka keran ekspor lobster.

"Supaya nantinya bisa dikontrol (penangkapannya). Yang terpenting fungsi kontrolnya yang diperkuat," jelas dia.

Fachrudin menambahkan, kekhawatiran bahwa keberadaan baby lobster akan semakin menurun sejatinya tak tepat.

Menurutnya, PR sekarang adalah bagaimana seluruh pemangku kepentingan bersama-sama bisa membudidayakan lobster.

"Vietnam bisa, masa SDM kita gak mampu. Saya yakin betul arah Pak Menteri KKP sekarang kesana. Artinya kebijakan ekspor baby lobster nanti, tidak serta merta tok begitu saja. Tetapi diiringi ikhtiar untuk mendorong budidayanya," beber Fahrudin.

Dia berharap masyarakat tak terlalu reaktif menanggapi persoalan ini.

"Ketimbang protes sana protes sini, mending adu argumen yang sifatnya ilmiah dan solutif. Lagi pula kan masih pembahasan," pungkasnya.