Kementerian BUMN Bakal Rombak Direksi Asabri
perombakan direksi akan dilakukan secepatnya tahun ini. Pihaknya pun beberapa waktu terakhir kerap memanggil Direktur Keuangan Asabri.
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya akan merombak jajaran direksi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri (Persero).
Pria yang akrab disapa Tiko itu bilang, jajaran direksi Asabri dirombak terkait salah pengelolaan investasi yang menyebabkan portofolio saham perseroan menurun hingga 90 persen.
"(Manajemen) pasti segera akan dirombak," ujar Tiko ketika memberi keterangan kepada awak media di Jakarta, Senin (13/1/2020).
Baca: Tahu Masalah Asabri Sejak Lama, Kementerian BUMN Baru Lakukan Kajian Sekarang
Baca: Kementerian BUMN Angkat Tangan Soal Kasus Asabri, Lempar Bola ke Mahfud MD
Tiko mengatakan, perombakan direksi akan dilakukan secepatnya tahun ini. Pihaknya pun beberapa waktu terakhir kerap memanggil Direktur Keuangan Asabri.
Namun demikian, dirinya masih enggan mengungkapkan nilai kerugian yang menjerat asuransi milik TNI tersebut.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD sempat mengatakan ada indikasi korupsi di Asabri dengan total nilai kerugian mencapai Rp 10 triliun. Namun demikian, Tiko mengaku Kementerian BUMN masih mengkaji kerugian Asabri.
"Nilainya sedang kita kaji. Dan kita lihat terus memang ada penurunan itu investasi sahamnya," ujar Tiko.
Sebagai informasi, saham-saham milik PT Asabri mengalami penurunan sepanjang 2019. Bahkan, penurunan harga saham di portofolio milik Asabri terjadi sekitar 90 persen.
Misalnya, harga saham PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) yang terkoreksi 95,79 persen di 2019 lalu ke level Rp 326.
Lalu, saham PT SMR Utama Tbk (SMRU) yang turun sebesar 92,31 persen ke angka Rp 50. Di saham tersebut, Asabri memiliki kepemilikan saham sebanyak 6,61 persen.
Berdasarkan hasil pemeriksaannya, Tiko menilai masalah yang menjerat Asabri sudah terjadi sejak lama.
Meski demikian, dirinya masih perlu memeriksa lebih lanjut hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan berkoordinasi dengan Menkopolhukam Mahfud MD.
Akan tetapi, dirinya belum bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai solusi penyelesaian masalah perseroan.
"Belum tahu, kita baru mau teliti dulu kejadian seperti apa, lostnya seperti apa. Kalau Asabri opsi (penyelesaian) belum ada," ujar dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ada Indikasi Fraud, Kementerian BUMN Bakal Rombak Direksi Asabri"