Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

100 Hari Jokowi-Ma'ruf Amin, Pengamat: Minim Gebrakan untuk Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Faisal, memang ada beberapa kebijakan baru yang dilontarkan Jokowi dalam nota keuangan tahun lalu.

100 Hari Jokowi-Ma'ruf Amin, Pengamat: Minim Gebrakan untuk Pertumbuhan Ekonomi
Tribunnews.com/Fransiskus
Joko Widodo-Ma'ruf Amin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah memerintah 100 hari sejak dilantik pada 20 Oktober 2019.

Namun sejauh ini, gebrakan ekonomi Jokowi-Amin masih minim.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai, kebijakan yang dikeluarkan Jokowi minim akan gebrakan baru khususnya kebijakan yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Saya pikir dalam 100 hari pertama Jokowi yang kedua ini, berbeda dengan tahun 2004, kalau dulu lebih banyak dobrakan. Kali ini minim sekali, di 100 hari kerja ini kurang banyak action," ujar Faisal kepada Kontan, Senin (27/1).

Baca: Target Ekspor 1 Juta Unit Kendaraan Bermotor di 2024, Pemerintah Siapkan Regulasi Kendaraan Listrik

Baca: Politikus Golkar Berharap DPR dan Pemerintah Terbuka Ajak Semua Pihak Diskusi Soal Omnibus Law

Baca: KSPN: Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Dilakukan Sepihak

Menurut Faisal, memang ada beberapa kebijakan baru yang dilontarkan Jokowi dalam nota keuangan tahun lalu.

Kebijakan tersebut antara lain fokusnya dalam memajukan Sumber Daya Manusia (SDM) dan tetap meningkatkan pembangunan infrastruktur. Namun, dia berpendapat cara untuk mencapai tujuan tersebut kabur atau tidak jelas.

Sama halnya seperti RUU Omnibus Law yang tengah digodok pemerintah. Faisal menilai RUU ini belum jelas seperti apa arahnya ke depan.

Dia melihat, RUU Omibus Law yang ramai diperbincangkan saat ini seolah-olah hanya dimaksudkan untuk mempermudah investasi dengan memangkas regulasi.

"Mau diarahkan kemana investasinya ini belum ketahuan. Omnibus law ini memang ada klaster-klasternya, tetapi kemudian ini diarahkan ke tujuan besar yang mana," tutur Faisal.

Dia berpendapat, seharusnya RUU Omnibus Law ini menjadi jalan pemerintah untuk mencapai target-target jangka panjang yang ditetapkan.

Halaman
12
Editor: Sanusi
Sumber: Kontan
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas