Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Perumda Pembangunan Sarana Jaya mengatakan DKI Jakarta saat ini tengah mengalami backlog kepemilikan rumah alias kesenjangan antara rumah terbangun dengan yang dibutuhkan rakyat.

Backlog itu meningkat 10 persen sejak tahun 2015 hingga 2018. Angka ini bahkan diprediksi bertambah seiring pertumbuhan penduduk.

Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra Arharrys menjelaskan kondisi bidang tanah Jakarta yang kian langka dan mahal membuat masyarakat sulit memiliki hunian sendiri.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan Pemprov DKI yakni menyediakan rumah bagi warga, disajikan dalam bentuk bertingkat serta dengan harga terjangkau.

Baca: Mantan Pilot Jepang Menentang Perubahan Rute Pesawat Internasional ke Daerah Hunian Shibuya

Baca: Dulu Sempurna, Pemilik Rumah Syok Berat Lihat Kondisi Huniannya setelah Ditinggal Kabur Penyewa

"Tingginya harga perolehan tanah di wilayah DKI Jakarta, penyediaan hunian bagi masyarakat disajikan dalam bentuk bertingkat. Tidak bisa lagi rumah tapak," kata Indra dalam diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).

Bentuk hunian itu telah dimulai Pemprov DKI dengan membangun hunian DP 0 Rupiah. Sebagai bagian dari BUMD DKI, Perumda Pembangunan Sarana Jaya punya misi yang sama dalam penyediaan hunian warga berpenghasilan rendah di Jakarta.

Bukan cuma itu, Perumda Pembangunan Sarana Jaya juga merencanakan pengembangan sentra bisnis Tanah Abang bernama "Kawasan Sentra Primer Tanah Abang". Sentra bisnis ini disebut serupa dengan Sudirman Central Business District (SCBD).

Kepala Bappeda DKI Nasrudin Djoko Surjono menjelaskan Pemprov DKI saat ini punya 73 kegiatan strategis daerah, dimana salah satunya adalah penyediaan rumah DP 0 Rupiah dan perbaikan tata kelola rusun.

Tujuan pembangunan hunian program DP 0 Rupiah tak lain untuk memfasilitasi warga yang punya penghasilan rendah, sekaligus menata pemukiman kumuh.

Adapun dalam proses penataannya, Pemprov DKI berkolaborasi dengan berbagai komunitas untuk mendapat masukan dan pandangan dari sisi masyarakat.

"Kalau dulu warga dipandang sebagai objek, kini mereka dilibatkan dalam pembangunan, melalui pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif," ungkap Nasrudin.

Sementara Ketua Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia Hadi Prabowo menuturkan ada 47,12 persen warga Jakarta yang memiliki rumah sendiri. Sedangkan 52,88 persen, tidak punya. Sehingga ada backlog di tahun 2015 sebesar 1,2 juta unit rumah.

Pemprov DKI dinilai tepat mengembangkan hunian vertikal, mengingat Jakarta kian padat dari tahun ke tahun.

"Dengan kondisi seperti ini, maka pengembangan vertikal dengan kepadatan tinggi dapat menjadi solusi terkait kepemilikan hunian bagi warga Jakarta," pungkas dia.