TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kinerja unit ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) atau usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia mencapai 98 persen lebih.

Penyerapan tenaga kerja sebesar 97 persen dan berkontribusi 60 persen ke PDB. Tapi di sisi lain, penurunan subsidi APBN 2020 terkait rencana kenaikan elpiji 3 kilogram, tarif tenaga listrik serta kenaikan iuran BPJS bisa menjadi pukulan berat bagi UMKM.

Padahal kontribusi pelaku usaha UMKM sangat besar terkait jaring pengaman sosial maupun penyangga utama ekonomi kerakyatan.

Keberpihakan konkret pemerintah terkait akses bahan baku, dana perbankan dan nonbank, distribusi serta pemasaran harus terus ditagih realisasinya.

Terkait hal tersebut Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar mengatakan kalangan UMKM adalah yang paling bertahan saat terjadi badai krisis.

Mereka sudah menjadi katup ekonomi sosial di tingkat terbawah masyarakat.

"Itu sebabnya, dalam beberapa pasal di rancangan Omnibus Law, perlindungan usaha dan kesempatan berusaha bagi UMKM termasuk menjadi daftar prioritas," ujar Marwan, Kamis(20/2/2020).

Ditambahkan, kalangan UMKM mampu bertahan karena mereka jelas memiliki etos pantang menyerah, penuh kreativitas serta sangat mandiri dalam sejumlah mulai dari aspek produksi hingga sisi pemasaran.

Khusus terkait permodalan, Marwan mengingatkan, kemudahan akses jutaan pelaku UMKM ke perbankan dan nonbank juga harus menjadi prioritas.

Sudah sejak dekade 70-an peraih nobel perdamaian Muhammad Yunus memperkenalkan skema kredit mikro, yakni suatu bentuk pinjaman yang jumlahnya relatif kecil buat mereka yang tidak dapat diakses oleh perbankan alias nonbankable.

Skema itu ternyata berhasil membantu jutaan orang di Bangladesh dengan mendirikan Grameen Bank (Bank Desa). Dunia juga dikejutkan, karena pada tahun 2016 Grameen Bank berhasil menggandeng raksasa kapitalis Danone yang menggelontorkan dana 1,6 juta Euro.

Bentuk kerja sama, diantaranya produksi yoghurt rakyat Bangladesh yang akan dipasok ke bisnis besar minuman Danone.
"Sungguh ini inspirasi menarik yang bisa jadi referensi bagi kalangan swasta besar, perbankan serta pemerintah sebagai regulator dan fasilitator. Mau tidak mereka berpihak dan mempercayai keuletan jutaan kinerja pelaku UMKM kita yang juga pengamal sejati ekonomi kerakyatan di Indonesia," ujar mantan Menteri Desa-PDTT itu.

Sedangkan terkait jaring pengaman sosial oleh UMKM, Marwan mengingatkan juga, buat mengurangi masalah kemiskinan, ekonom dari Peru Hernando De Soto menawarkan sebuah cara yang tidak konvensional. Menurut ekonom ini, orang menjadi miskin bukan karena tak punya modal.

Melainkan karena negara tidak memberikan legalisasi atas aset-aset mereka. Karena itu, De Soto menyarankan agar pemerintah mendata ulang aset rakyat miskin dan memberikan mereka sertifikat agar bisa meminjam modal ke bank.

"Dengan cara inilah mereka dapat masuk serta bersaing dalam sistem ekonomi pasar," ujar Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.(Willy Widianto)