Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Supomo: LPDB-KUMKM Harus Punya SOP dan Guidance Yang Jelas

Supomo resmi menjabat sebagai Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menggantikan Braman

Supomo: LPDB-KUMKM Harus Punya SOP dan Guidance Yang Jelas
tribunnews.com/oro
Supomo, Direktur Utama LPDB-KUMKM 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usai dilantik Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki sebagai Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang baru menggantikan Braman Setyo, Supomo langsung menyiapkan beberapa program strategis.

"Pertama saya ingin LPDB-KUMKM punya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran dana bergulir yang jelas. SOP itu di antaranya tentang persyaratan yang ramah bagi pelaku Koperasi dan UMKM," ungkap Supomo usai acara serah terima jabatan di kantor LPDB-KUMKM di bilangan Pancoran Tebet, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020).

Dijelasakannya, kemudahan itu tidak akan mengkesampingkan independen dan prudent. Jadi LPDB-KUMKM harus punya SOP dan guidance yang jelas.

"Yang dimaksud ramah dan percepatan yang disampaikan Pak Menteri tadi," tuturnya.

Seperti diketahui, Supomo resmi menjabat sebagai Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menggantikan Braman Setyo yang sudah memasuki masa pensiun. 

“Kemudahan itu tidak akan mengkesampingkan independen dan prudent tadi. Jadi LPDB-KUMKM harus punya SOP dan guidance yang jelas. Yang dimaksud ramah dan percepatan yang disampaikan Pak Menteri tadi,” jelas Supomo.

Supomo juga akan mengajak stakeholders terutama didaerah untuk saling sinergi dalam membantu pelaku koperasi dan UMKM mendapatkan modal usaha melalui pinjaman/pembiyaan dana bergulir. 

“Kita akan bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang mengurusi itu, karena gak mungkin cuma satu tangan di Jakarta. Di LPDB-KUMKM gak mungkin menjangkau, karena itu, kita harus membuka diri,” kata Supomo.

Kerjasama dengan stakeholders daerah itu perlu dilakukan guna melakukan percepatan penyaluran dana bergulir. Apalagi menurut Supomo, LPDB-KUMKM tidak memiliki kantor cabang di daerah, sementara pelaku koperasi dan UMKM sebagian besar ada di daerah.

“Jika dibutuhkan untuk percepatan maka cabang didaerah itu perlu banget. Kalau gini-gini aja ya tak masalah, tapi kalau lebih ya harus ada kantor cabang,” ujar Supomo

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Toni Bramantoro
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas