Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Sri Mulyani Optimistis Defisit APBN Tak Sampai 5 Persen

Menurutnya, saat ini semua lembaga negara bekerja secara fisik, sehingga seluruh belanja belanja mengalami penurunan

Sri Mulyani Optimistis Defisit APBN Tak Sampai 5 Persen
TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemerintah membebaskan pajak kepada karyawan yang bergaji Rp 16 juta ke bawah dan menanggung pajak karyawan yang berpenghasilan hingga Rp 200 juta. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku optimistis relaksasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak sampai 5 persen.

Sri Mulyani menjelaskan hal itu karena penyerapan anggaran semua kementerian dan lembaga tidak bisa dilakukan sekarang akibat wabah virus corona atau Covid-19.

Baca: Dari Tambahan Belanja APBN 2020, Rp 75 Triliun Dialokasikan untuk Sektor Kesehatan

"Kita berharap tidak sampai di atas 5 persen. Sekarang semua fokus adalah dalam bentuk bansos yang pasti bisa keluar karena kita tadi cash transfer atau sembako," ujarnya saat teleconference di Jakarta, Rabu (1/4/2020).

Menurutnya, saat ini semua lembaga negara bekerja secara fisik, sehingga seluruh belanja belanja mengalami penurunan.

"Termasuk kemarin baru saya mendapatkan informasi dari menteri ESDM bahwa sekarang ini konsumsi BBM menurun tajam. Berarti subsidi kita untuk BBM pasti turun, sudah harga minyaknya turun juga konsumsinya turun," kata Sri Mulyani.

Penurunan itu dinilai karena orang, pabrik, maupun kantor tidak menggunakan lagi BBM, sehingga pola dinamis ini nanti harus akan dihitung lagi.

Baca: Terbitkan Perppu 1/2020, Pemerintah Tambah Belanja APBN 2020 Sebesar Rp 405,1 Triliun

Eks direktur pelaksana Bank Dunia itu menekankan bahwa kondisi negara kini adalah kegentinga, namun pemerintah berusaha semaksimal mungkin menangkap semua aspirasi dari DPR hingga BPK.

"Selain itu kehati-hatian dari pemerintah pusat dan daerah untuk kemudian kita tuangkan dalam Perppu. Memberi landasan hukum awal nanti dari sisi rincian belanjanya, tidak ada cap defisit karena ini ketidakpastian, tapi di kisaran 4 persen sampai 5 persen," pungkasnya.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Yanuar Riezqi Yovanda
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas