TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah kondisi perekonomian nasional yang terdampak oleh pandemic Covid-19, pemerintah RI sudah meluncurkan Kartu Pra Kerja.

Program ini menjadi salah satu stimulus untuk mengantisipasi para pekerja di Tanah Air yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19.

Peluncuran Kartu Pra Kerja yang dipercepat ini mendapat tanggapan positif dari Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Haryadi Sukamdani.

“Di tengah situasi perekonomian seperti saat ini, apapun atau semua bentuk stimulus yang diberikan oleh pemerintah sangat menolong sekali bagi para pekerja, terutama yang terkena PHK. Termasuk Kartu Pra Kerja ini yang paling membantu,” ungkap Haryadi.

Bantuan yang diberikan kepada pekerja, seberapa pun besarnya pasti sangat diharapkan.

“Terutama bagi banyak pekerja di sektor pariwisata yang terpaksa terkena dampaknya secara langsung, nilai uang tersebut sangat berarti buat mereka,” ujar Haryadi.

Hanya saja, Haryadi Sukamdani melihat permasalahan yang ada saat ini adalah pemberian bantuan tunai dan pelatihan.

“Kalau saya lebih mengusulkan berikan saja uang bantuan tunai saja. Pasalnya dalam kondisi saat ini pemberian untuk dana pelatihan juga tak bisa berjalan baik, karena situasi tidak memungkinkan untuk melakukan pelatihan,” katanya.

Haryadi juga melihat, bahwa recovery akibat Pandemi Covid-19 ini akan lambat.

“Dalam waktu empat bulan ini recovery Covid dan penanganannya akan lambat. Bantuan tunai tentu lebih bermanfaat buat mereka yang terkena PHK,” ujar Haryadi.

Haryadi juga melihat hingga saat ini yang mendaftar untuk mendapatkan Kartu Pra Kerja lebih banyak justru berasal dari sektor formal.

“Mereka yang mendaftar adalah dari sektor formal yang saat ini tiba-tiba harus kehilangan pekerjaan. Padahal dari sektor formal ini biasanya sudah memiliki keterampilan,” jelas Haryadi.

Namun Haryadi juga tak memungkiri jika para pekerja sektor formal juga banyak yang terkena dampaknya.

“Jika sektor formal saja terdampak apalagi bagi mereka yang di sektor non formal, pasti lebih parah lagi,” katanya.

Untuk penyalurannya sendiri, Haryadi yakin akan terdistribusi dengan baik karena pemerintah sendiri sudah memiliki ditanya.

“Jadi siapa saja yang seharusnya menerima pasti bisa diketahui,” kata Haryadi.

Ia juga melihat Kartu Pra Kerja ini adalah program yang sebenarnya akan muncul jika RUU Cipta Kerja diberlakukan.

“Secara netral saya melihat memang RUU Cipta Kerja ini sangat dibutuhkan untuk menggairahkan investasi. Ke depan kita sangat membutuhkan banyak investasi karena dampak dari situasi perekonomian saat ini. Pemerintah harus bisa membuat investor datang dan perekonomian lebih bergairah,” papar Haryadi.