TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asumsi makro 2021 dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5 persen, inflasi 2.0-4,0 kemudian nilai tukar Rp 14.900 per dollar AS serta harga minyak mentah 40-50 USD/barrel yang disampaikan Menteri Keuangan dinilai terlalu optimis.

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad menilai, proyeksi itu terlalu optimis mengingat kontraksi ekonomi akibat Covid-19 yang masih terus berlangsung.

Baca: DPR Sahkan Perppu 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang, Hanya PKS yang Menolak

"Kita belum bisa memastikan akhir krisis kesehatan akan berhenti di kuartal ketiga atau keempat 2020, semua tergantung konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi kebijakan pemerintah," kata Kamrussamad dalam keterangannya, Selasa (12/5/2020).

Menurut dia, jika asumsi pertumbuhan ekonomi 4,5-%-5,5% tahun 2021 berarti Indonesia tidak lagi berada pada situasi kegentingan yang memaksa.

Sementara Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang memberikan waktu 3 tiga tahun pelebaran defisit tanpa batas maksimal.

Artinya ada ketidaksinkronisasi antara Roadmap kebijakan Regulasi Pemerintah melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dikeluarkan dengan dasar situasi kegentingan yang memaksa dengan Paparan Menteri Keuangan dalam kerangka asumsi makro.

"Dan kebijakan tahun 2021 yang seolah olah 2021 semua sudah normal hal itu tercermin dari Proyeksi Pendapatan Negara 9,90-11.00 % dari PDB," katanya.

Baca: Tok! DPR RI Sahkan RUU Minerba Menjadi Undang-Undang

Menurut Kamrussamad, seharusnya tahun 2021 kerangka pemulihan ekonomi nasional difokuskan pada sektor UMKM dan sektor Informal lainya dengan alokasi pembiayaan modal kerja dengan skema bunga 0%.

"Mengingat paparan pemerintah dalam postur Maktro Fiskal 2021 menempatkan investasi Pada posisi terpuruk antara 0,1-0,4 yang mempengaruhi pendapatan negara terkoreksi sementara beban belanja negara meningkat," katanya.