Faisal Basri Singgung Minimnya Pemotongan Anggaran di Kemenhan dan PUPR
"Saat krisis, pertama kali yang ditunda itu adalah proyek besar, tapi proyek Ibu Kota jalan terus," kritik Faisal Basri.
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior Faisal Basri menyinggung minimnya jumlah pemotongan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk penanganan pandemi corona atau Covid-19.
Faisal menjelaskan, alokasi anggaran Kemenhan setelah dipangkas Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi Rp 122,4 triliun.
"Anggaran terbesar,cdipotong cuma sedikit dari Rp 131 triliun. Memang untuk perang-perang, perlengkapan persenjataan kita perlu, tapi kan bisa ditunda, tidak harus sekarang," ujarnya saat teleconference di Jakarta, Rabu (13/5/2020).
Namun, ia menyampaikan, juga tidak tahu maksud politiknya dari ditunjuknya Prabowo Subianto menjadi menteri pertahanan.
Baca: Bermula dari Riset, Perusahan Bioteknologi Ini Berhasil Ciptakan Vaper Berbahan Rempah
"Kenapa Prabowo jadi menteri pertahanan, kita tidak tahu. Kalau ini jangan diganggu anggaran saya, kalau semua bilang jangan diganggu ya repot," kata Faisal.
Selain itu, pemotongan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menjadi sorotannya.
Baca: Masih Pandemi Corona, Pengusaha Siap-siap Pekerjakan Lagi Karyawan Usia di Bawah 40 Tahun
"Kemudian, PUPR dari Rp 120 triliun dipotong cuma jadi Rp 95 triliun. Saat krisis, pertama kali yang ditunda itu adalah proyek besar, tapi proyek Ibu Kota jalan terus," kata Faisal Basri.
