TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah tidak mencadangkan anggaran untuk pembangunan ibu kota baru pada RAPBN 2021 mendatang.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo fokus anggaran pada tahun mendatang adalah untuk pemulihan perekonomian yang terpukul oleh pandemi virus corona ( Covid-19).

Namun, dirinya tidak menutup kemungkinan untuk perencanaan ibu kota negara (IKN) baru masih bisa dilakukan.

"Kalau perencanan ya silakan saja perencanaan, namun pengeluaran belanja IKN itu nggak ada dan di 2021 tidak dicadangkan untuk itu," ujar Sri Mulyani ketika memberi paparan dalam acara Rosi, Kompas TV, Kamis (14/5/2020) malam.

Baca: Peneliti Asing Bilang Lokasi Calon Ibu Kota Baru Rawan Tsunami, Ini Kata BMKG

"Karena fokus kita, saya sampaikan kepada Pak Presiden, 'Ini masih pemulihan Bapak,'" lanjut Sri Mulyani.

Perempuan yang akrab disapa Ani itu pun mengatakan pada APBN 2020 pun pemerintah belum mengalokasikan anggaran khusus untuk pembangunan ibu kota baru.

Alokasi yang ada hanya pembangunan infrastruktur jalan yang masuk ke dalam anggaran Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Secara keseluruhan, anggaran Kementerian PUPR tahun ini telah dipangkas sebesar Rp 44,58 triliun dan mengalokasikannya untuk membantu menangani Pandemi Covid-19.

Dengan adanya realokasi tersebut, Daftar Isian Paket Anggaran (DIPA) yang awalnya sebesar Rp 120,217 triliun menjadi hanya Rp 75,632 triliun.

Adapun Sri Mulyani pun mengatakan, jika memang pemulihan bisa berlangsung secara cepat, pembangunan ibu kota baru bisa menjadi salah satu faktor pendorong perekonomian.

"Presiden bilang (pembangunan IKN) ditunda di situasi seperti ini. Moga-moga kalau pemulihan cepat kita bisa saja membuat itu bagian dari pemulihan ekonomi," ujar Sri Mulyani.

"Namun untuk saat ini tidak, karena saat ini fokus kita kesehatan, membantu masyarakat dan dunia usaha untuk survive," jelas dia.

Fokus

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan APBN akan lebih difokuskan untuk penanganan wabah Corona dan bukan untuk pembangunan ibu kota baru.