Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski bukan lembaga riset ekonomi, lembaga survei politik Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA berani menyatakan, wilayah DKI Jakarta, Bogor, Bandung Barat dan Kabupaten Bogor layak dibuka lagi aktivitas perekonomiannya setelah beberapa waktu dikenakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena pandemi Covid-19. 

Peneliti LSI Denny JA Ikrama Masloma dalam paparannya mengatakan, Provinsi Bali yang tidak menerapakan PSBB juga layak dibuka lagi kegiatan ekonominya karena pandemi corona menunjukkan tren menurun.

Dia mengatakan, kelima wilayah tersebut sudah layak untuk dibuka dan menghidupkan kembali perekonomian.

Hal itu disampaikan Ikrama Masloma saat konferensi pers analisis temuan Suvei Nasional LSI Denny JA bertema 'Indonesia Bekerja Kembali? Lima Kisi-kisi' melalui siaran darling, Sabtu (16/5/2020).

Baca: BREAKING NEWS: Pos Polisi di Paniai Diserang, Satu Polisi Dianiaya dan 4 Pucuk Senjata Api Dirampas

"Artinya bahwa kelima wilayah ini, dari riset LSI Denny JA, telah memenuhi syarat untuk dibukakan kembali aktifitas warga dan ekonomi," ucap Ikrama.

Baca: Sell In May Berlanjut, IHSG Melemah 1,95 Persen Sepekan

Ikrama juga mengatakan, dampak aturan PSBB selama kurun waktu lima pekan ini membuat bisnis dan perekonomian tak berjalan. Tentunya, dampak dari kebijakan ini adalah anjloknya perekonomian.

Baca: Skema Bank Jangkar dan Bank Pelaksana Dikhawatirkan Munculkan Masalah Baru

Di sisi lain, saat ini tren penambahan kasus baru Covid-19 terlihat mulai mendatar (statis) di kurva. Terutama di lima wilayah tadi

Untuk itu, ia berpandangan bahwa Indonesia, khususnya di daerah yang sudah landai, telah memenuhi syarat untuk membuka kembali aktivitas warga dan ekonomi.

Namun itu tak bisa dilakukan secara serentak, dan harus dilakukan secara bertahap.

"Karena grafik kasus setiap wilayah berbeda-beda, setelah PSBB diberlakukan. Wilayah yang sudah layak dibuka kembali termasuk Jakarta yang merupakan pusat ekonomi dan bisnis Indonesia," ucap Ikrama.

"Dengan demikian diharapkan bahwa dibukanya kembali (dilonggarkannya PSBB), tak berakibat pada makin terpaparnya warga terhadap penyakit covid-19 dan tak makin terkaparnya ekonomi rumah tangga dan nasional Indonesia," tambahnya.

Ikrama menambahkan, pihaknya mempunyai tiga alasan untuk membuka kembali aktivitas sosial dan ekonomi. Tentunya, di wilayah yang kurva Covid-19 nya menurun.

Pertama, kata Ikrama, telah banyak negara di dunia yang telah membuka kembali aktifitas warga dan ekonominya.

Di bulan April, sejumlah negara Eropa seperti Jerman, Austria, Norwegia, Denmark, Yunani, dan juga New Zealand (non Eropa), telah melonggarkan kebijakan lockdown-nya.

Pada awal Mei, diikuti oleh negara Eropa yang lain, seperti Portugal, Spanyol, Belgia, Italia dan Perancis.

"Dalam kebijakan membuka kembali aktifitas warga dan ekonomi, sejumlah negara tersebut punya detil-detil kebijakan yang berbeda-beda. Namun ada persamaan dari kebijakan aktifitas ekonomi yang dibolehkan. Diantaranya; usaha kecil menengah, toko-toko kebutuhan pokok harian, toko buku, toko pakaian, dan taman publik dibolehkan mulai dibuka dengan tetap menjaga aturan social distancing. Namun bar, restoran dan kafe belum diijinkan buka hingga Juni 2020," terangnya.

Alasan kedua, karena vaksin Covid-19 baru ditemukan paling cepat 12 bulan atau satu tahun lagi. Dengan kondisi seperti itu, Indonesia tidak mungkin menunggunya dan harus kembali bekerja.

Alasan ketiga, Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara kesehatan tubuh dan kesehatan ekonomi. Selain angka pengangguran yang makin tinggi, efek ekonomi pandemi corona yang terasa adalah turunnya pendapatan negara, dan pertumbuhan ekonomi tidak mencapai target.

"Hal ini dapat mengakibatkan dampak ekonomi ke semua sektor (krisis ekonomi,red). Jika aktivitas ekonomi tak segera dibuka kembali, maka pemulihan ekonomi Indonesia akan melalui jalan yang panjang dan terjal," jelasnya.