Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Pengamat: Skema Pemerintah Patahkan Anggapan Diskriminasi Pertanian

Ujang Paman Ismail menilai langkah pemerintah dalam mengelola sektor pertanian di tengah pandemi ini sudah sangat tepat.

Editor: Dewi Agustina
zoom-in Pengamat: Skema Pemerintah Patahkan Anggapan Diskriminasi Pertanian
Kementan
Ilustrasi: Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo melepas ekspor komoditas pertanian kacang mete dan olahannya minyak CNSL berikut komoditas lainnya seperti dedak gandum, merica dan cengkeh dengan total nilai ekspor komoditas sejumlah 23,7 miliar dari Salodong, Makassar, Rabu (22/4/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk menjalankan program jaring sosial kepada 2,7 juta petani dan 1 juta nelayan di seluruh Indonesia.

Program tersebut di antaranya menyalurkan bansos untuk meringankan beban hidup mereka selama pandemi Covid-19.

Dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka pada Kamis (28/5/2020) kemarin, Presiden mengatakan saat ini pemerintah telah menyiapkan empat skema besar yang bisa ditempuh para petani agar tetap berproduksi dan menjaga ketersediaan bahan pokok.

Keempat skema itu di antaranya, program jaring pengaman sosial untuk meringankan biaya konsumsi rumah tangga, program subsidi bunga kredit, pemberian stimulus sebagai modal kerja bagi para petani dan nelayan yang dapat disalurkan melalui perluasan program KUR.

Satu lagi bantuan melalui instrumen nonfiskal dengan cara mengupayakan kelancaran rantai pasokan yang akan meningkatkan produktivitas para petani dan nelayan.

Pengamat Pertanian dan Dekan Fakultas Pertanian UIR, Riau, Ujang Paman Ismail menilai langkah pemerintah dalam mengelola sektor pertanian di tengah pandemi ini sudah sangat tepat, terutama dalam menjawab pandangan sejumlah pihak terkait adanya diskriminasi bantuan.

"Langkah dan terobosam Presiden dalam menerapkan empat skema besar ini sudah sangat tepat dalam menjawab anggapan sinis sejumlah pihak terkait diskriminasi petani. Terus terang saya tidak melihat diskriminasi pada kebijakan pemerintah. Yang ada adalah petani sangat terbantu karena beban mereka selama ini bisa diatasi dengan BLT, KUR dan juga bantuan langsung tunai," ujar Ujang, Jumat (29/5/2020).

Baca: Gelombang Pro dan Kontra Kembali Bergulirnya Liga Italia Mulai Bergema

Berita Rekomendasi

Menurut Ujang, skema pemerintah dalam membantu petani dan usaha pertanian sudah terbukti memiliki dampak besar pada ketersediaan bibit, pupuk dan alat-alat produksi.

Apalagi instrumen kebijakan ini bersifat nonfiskal dan mendorong kelancaran supply chain.

"Dengan begitu, baik petani maupun usaha tani akan berjalan sebagaimana mestinya, meski dalam situasi pandemi seperti sekarang ini," katanya.

Ujang mengatakan, dengan skema tersebut produksi pertanian tetap berjalan dan produksi pertanian dapat ditingkatkan.

Tren Diprediksi Bergeser, Jokowi: Negara Lain Sudah Siapkan New Normal di Sektor Pariwisata
Tren Diprediksi Bergeser, Jokowi: Negara Lain Sudah Siapkan New Normal di Sektor Pariwisata (Tangkap layar channel YouTube Sekretariat Presiden)

Bahkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) mampu melesatkan capaian ekspor di tengah suasana pandemi dan hari raya lebaran.

"Jadi apanya yang terpuruk? wong tanaman pangan dan produksi subsektor lainya juga tetap berjalan dengan baik. Bahkan ekspor kita tumbuh positif," katanya.

Sementara itu, Pengamat Pertanian yang juga Senator DPD RI 2014-2019 dari Sumatera Utara, Parlindungan Purba mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam mengandalkan produksi dalam negeri dan meningkatkan nilai ekspor.

Baca: Jaga Kondisi Tubuh, Pelatih Kiper Persebaya Surabaya Joging Kelilingi Tebet

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas