Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tagihan Listrik PLN

YLKI: PLN Harus Proaktif Menangani Aduan Masyarakat Terkait Lonjakan Tagihan Listrik

YLKI meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk pro aktif menangani pengaduan masyarakat terkait lonjakan tagihan listrik pada Juni 2020.

YLKI: PLN Harus Proaktif Menangani Aduan Masyarakat Terkait Lonjakan Tagihan Listrik
Tribunnews.com/ Instagram @pln_id
Tagihan listrik PLN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk pro aktif menangani pengaduan masyarakat terkait lonjakan tagihan listrik pada Juni 2020.

Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, tagihan listrik akan mengalami lonjakan lebih dari 200 persen seperti yang telah disebutkan oleh PLN.

"Ini sudah diprediksi oleh PLN, bahwa sekitar 1,9 juta pelanggan kan mengalami lonjakan tagihan dari 50 persen hingga 200 persen," kata Tulus dalam keterangannya, Minggu (7/6/2020).

Baca: Klaim Token Listrik Gratis PLN Bulan Juni, Login di www.pln.co.id atau Chat ke 08122123123

Tulus menyebutkan, terjadinya lonjakan ini karena PLN menggunakan perhitungan pembayaran listrik konsumennya dengan data rata-rata tiga bulan terakhir.

"PLN mengklaim hal ini dilakukan karena masih adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah, dan membuat mereka tidak bisa secara penuh mengirim pegawai untuk menginput data pemaikaan konsumen," kata Tulus.

Baca: Tak Hanya Pelanggan, Direktur PLN Mengaku Tagihan Listrik Rumahnya Melonjak 100 Persen

Menanggapi hal tersebut, lanjut Tulus, pihak YLKI meminta tiga hal kepada PLN dalam menangani masalah billing shock atau lonjakan tagihan listrik, seperti:

1. YLKI meminta PLN membuka lebih banyak kanal pengaduan, untuk konsumen yang mengalami billing shock tersebut.

"Pasalnya menurut informasi yang kami terima, banyak konsumen yang melakukan pengaduan tetapi mengalami kesulitan, tidak diterima dan tidak tertangani," ujar Tulus.

"Ini menunjukan kanal pengaduan yang belum optimal, dalam mewadahi keluhan terkait adanya pengaduan billing shock dari konsumen," lanjut Tulus.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Hari Darmawan
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas