Faisal Basri Kritik Program PEN: Jangka Pendek dan Banyak Utang Negara Mengalir ke BUMN
Pemerintah memperkirakan pemulihan ekonomi akan lebih cepat sehingga program stimulus bantuan hanya bersifat jangka pendek.
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Senior Indef Fasial Basri menyatakan, asumsi yang disusun dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) disebutkan, pemulihan Indonesia akibat pandemi corona atau Covid-19 akan berupa kurva menyerupai huruf V.
Pemerintah memperkirakan pemulihan ekonomi akan lebih cepat sehingga program stimulus bantuan hanya bersifat jangka pendek.
"Karena itu, jangka waktu dari bantuan program stimulus ini sifatnya jangka pendek. Ada yang 3 bulan, 6 bulan padahal itu perlu dipikirkan untuk tahun depan daya dukung anggarannya seperti apa," ujarnya saat teleconference di Jakarta, Rabu (10/6/2020).
Faisal mengatakan, program bantuan yang paling penting adalah fokus terhadap yang paling terdampak saja, sehingga bisa maksimal dalam pemulihan ekonomi.
Baca: Menko Airlangga: Pak Gubernur BI, Rupiah Sudah Terlalu Kuat
Kemudian, Faisal juga menyoroti didalam berbagai program itu mencerminkan betapa makin parahnya disiplin fiskal dari pemerintah.
"Jadi, sebetulnya ini tidak ada hubungannya dengan ada atau tidak adanya Covid-19. Utang negara kepada BUMN itu tidak dibayarkan tepat waktu, bahkan sejak bertahun-tahun," katanya.
Baca: Sandiaga Uno Sebut Tiga Sektor Bisnis Ini Maju Pesat Selama Pandemi Corona
Dia menambahkan, dari informasi yang didapat bahwa satu diantara perusahaan pelat merah tersebut yakni PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Baca: PLN: Tidak Ada Kenaikan Tarif Listrik di Tagihan Rekening Juni 2020
"Nah saya dapat informasi dari pimpinan PLN bahwa utang pemerintah ke PLN itu bisa mencapai (sebelum Covid-19) Rp 73 triliun sampai akhir tahun ini. Jadi, yang dibayarkan tidak semua juga untuk PLN, ada untuk PT Pertamina, PT Pupuk Indonesia," kata Faisal Basri.