TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik kenaikan tagihan listrik yang dialami sejumlah pelanggan PT PLN (Persero) masih berlanjut.

Masih banyak pelanggan yang mengeluhkan kenaikan tagihan listrik dengan besaran yang variatif.

Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengaku masih bisa memaklumi kenaikan tagihan listrik yang besarannya mencapai 100 persen.

"Tapi, kalau kenaikannya sampai ribuan persen, itu tidak wajar," kata Fahmy dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (19/6/2020).

Oleh karena itu, selain memberikan keringanan pembayaran tagihan listrik, PLN diminta untuk melakukan penyelidikan terkait kenaikan tagihan yang dinilai tidak masuk akal.

Apabila kenaikan tagihan disebabkan oleh kesalahan PLN, maka perusahaan pelat merah tersebut perlu bertanggung jawab, bahkan membebaskan tagihan itu.

"Kalau kemudian pembengkakan yang besar tadi kesalahan PLN, PLN harus tanggung jawab, bahkan membebaskan tagihan tadi," katanya, seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel "PLN Diminta Aktifkan Kembali Listrik Pelanggan yang Diputus Sementara akibat Tagihan Membengkak".

Selama proses investigasi berlangsung, PLN diminta untuk tidak memutus sementara listrik pelanggan yang belum melakukan pembayaran.

"Saya kira harus ada diskresi, siapa pun tidak boleh diputus dulu," katanya.

Lalu, Fahmy mendorong PLN untuk mengaktifkan kembali listrik pelanggan yang telah diputus akibat pembengkakan. Sebab, menurut dia, pelanggan perlu mengetahui penyebab pasti kenaikan tagihan yang dinilai tidak wajar.

"PLN harus segera menghidupkan kembali. Jangan diputus dulu, karena belum tahu siapa yang salah," ucapnya.

Ketika Drakor Dituding Jadi Salah Satu Penyebab Tagihan Listrik Melonjak

Pernyataan salah seorang pejabat PT PLN yang menyebut drama Korea ( drakor) sebagai salah satu penyebab kenaikan tagihan listrik pelanggan rupanya memicu reaksi wakil rakyat di Senayan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno pun menyampaikan kekecewaannya kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini beserta jajarannya, saat rapat dengar pendapat pertengahan pekan ini.