Pendaftaran Kartu Pra Kerja akan Dibuka Pekan ke-3 atau ke-4 Juli 2020, Kriteria Peserta Diperketat
Pendaftaran Kartu Pra Kerja gelombang 4 segera dibuka pada pekan ketiga atau keempat Juli 2020. Setelah evaluasi, kriteria peserta kini diperketat.
Penulis: Rica Agustina
Editor: Sri Juliati
Menurut Eko Listiyanto, program Kartu Pra Kerja belum bisa menjawab tantangan terhadap peningkatan angka pengangguran yang terjadi saat ini.
"Sebetulnya Kartu Pra Kerja belum bisa menjawab tantangan terhadap peningkatan pengangguran yang terjadi saat ini."
"Bagaimanapun secara ekonomi kita belum bergerak secara normal. Industri masih dibatasi, semuanyakan masih terbatas," terang Eko Listiyanto dalam video yang diunggah kanal YouTube Kompastv, Senin (13/6/2020).
Eko Listiyanto menyebut, keahlian yang diperlukan usai pandemi perlu dipikirkan dengan matang.
Baca: Kapan Kartu Pra Kerja Gelombang 4 Dibuka? Berikut Cara Daftarnya, Buat Akun hingga Ikuti Pelatihan
Sorotan lain datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan Kartu Pra Kerja.
KPK dalam kajiannya menilai, metode pelatihan yang berlangsung secara daring dan satu arah tidaklah efektif.
Selain itu, metode pelaksanaan tersebut juga berpotensi fiktif dan merugikan keuangan negara.
"Metode pelaksanaan program secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara, karena metode pelatihannya hanya satu arah," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam video yang diunggah kanal YouTube Kompastv, Jumat (19/6/2020).
Pelaksanaan Kartu Pra Kerja pun dinilai tidak memiliki mekanisme pengendalian atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.
Terlihat dari bagaimana lembaga pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan pelatihan yang telah dipilih.
Peserta pun sudah mendapatkan insentif padahal belum menyelesaikan seluruh proses pelatihan.
"Sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta," ujar Alexander Marwata.
Selanjutnya KPK juga menyoroti kerjasama antara Kartu Pra Kerja dengan delapan platform digital.
Menurut KPK, kerjasama tersebut tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Baca: Pendaftaran Kartu Pra Kerja Gelombang 4 Segera Dibuka, Perhatikan 3 Hal Ini Agar Lolos Seleksi
(Tribunnews.com/Rica Agustina)
