Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Hentikan Penjualan Aset Negara Lewat Uji Pasal 77 UU BUMN di Mahkamah Konstitusi

Bidang usaha anak perusahaan BUMN berkaitan erat dengan bidang usaha induk perusahaan yang dilarang untuk diprivatisasi.

Hentikan Penjualan Aset Negara Lewat Uji Pasal 77 UU BUMN di Mahkamah Konstitusi
Tribunnews/JEPRIMA
Persidangan Mahkamah Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (6/8/2019). 

Laporan Reporter Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan uji materi Pasal 77 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) terhadap Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laman MK, permohonan uji materi itu diterima, pada Rabu (15/7). Para pemohon memberikan kuasa kepada kuasa hukum dari Janses Sihaloho dari Kantor Advokat Sihaloho & Co.

Para pemohon, yaitu Arie Gumilar, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu dan Dicky Firmansyah, Sekretaris Jenderal Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu.

Kuasa hukum pemohon, Janses Sihaloho mengatakan, Pasal 77 huruf c dan d UU BUMN melarang induk perusahaan BUMN (Perusahaan Persero) tertentu untuk diprivatisasi, yaitu persero yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat serta persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam.

Namun, kata “Persero” pada pasal itu hanya mengatur secara tegas larangan induk perusahaan BUMN (Perusahaan Persero) untuk diprivatisasi. Sementara, banyak anak perusahaan BUMN yang hanya berbentuk Perseroan Terbatas biasa, sehingga tidak terikat ketentuan Pasal 77 huruf c dan d UU BUMN.

“Pasal 77 huruf c dan d UU BUMN inkonstitusional dengan Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang kata “Persero” tidak diartikan sebagai Persero dan Perusahaan milik Persero atau Anak Perusahaan Persero” ujar Janses.

Hal itulah yang membuka peluang anak perusahaan untuk diprivatisasi.

Padahal, bidang usaha anak perusahaan tersebut berkaitan erat dengan bidang usaha induk perusahaan yang dilarang untuk diprivatisasi.

Menurut dia, Mahkamah Konstitusi yang dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pada pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas