Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menegaskan seluruh kebijakan Pertamina harus mengacu kepada arahan pemegang saham dalam hal ini Menteri BUMN yang mewakili pemerintah.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menegaskan lagi, bahwa restrukturisasi Pertamina telah sesuai dengan keputusan pemegang saham sebagaimana yang tertuang dalam Buku Putih dan Roadmap Transformasi BUMN.

“Dalam menjalankan kebijakan tersebut, manajemen Pertamina senantiasa mempertimbangkan aspek strategis, prosedur, termasuk seluruh aset perusahaan serta pekerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” ujar Fajriyah di Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Dia memastikan bahwa proses dijalankan secara prudent serta profesional, sejalan dengan undang-undang maupun regulasi yang ada.

Bahkan, dengan langkah tersebut, Pemerintah berharap Pertamina dapat mengembangkan bisnis dengan lebih agresif sehingga dapat meningkatkan kontribusi perseroan ke Pemerintah.

“Saat ini Pertamina fokus menyukseskan restrukturisasi untuk dapat meningkatkan kinerja operasional maupun finansial,” tegasnya.

Adapun, terkait dengan pekerja, Pertamina memaksimalkan pemberdayaan pekerja dengan memastikan status kekaryawanan seluruh pekerja Pertamina tetap sama dengan perlindungan terhadap hubungan kerja.

Selain itu Pertamina juga menjamin hak-hak normatif pekerja, ketentuan perusahaan di mana pun mereka ditugaskan, baik di induk usaha (holding) maupun (sub-holding).

“Pertamina memastikan seluruh proses bisnis Pertamina berjalan baik, guna memastikan layanan kepada publik tetap berjalan.”

“Manajemen dan pekerja juga tetap fokus untuk bekerja dan melakukan inovasi untuk menghadapi tantangan ke depan dan mewujudkan inovasi membanggakan dan target achievement seperti Fortune 100 dan Green Energy,” kata Fajriyah.

Digugat

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang menaungi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan PT Pertamina (Persero).

FSPPB menilai Menteri BUMN dan Direksi Pertamina telah mengeluarkan keputusan sepihak yang bukan saja merugikan pekerja, tetapi juga melakukan peralihan aset dan keuangan negara yang dikelola Pertamina.

Baca: Mantan Legal Advisor OPEC: Ini Syarat Agar Subholding Pertamina tak Langgar Konstitusi

Baca: Pengamat: IPO Subholding Pertamina Sudah Sesuai Amanah Konstitusi

Baca: Pengamat Nilai IPO Subholding Bukan untuk Jual Pertamina

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum itu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Pendaftaran Online (e-court), Senin (20/7/2020) pukul 13.00 Wib.

FSPPB menunjuk Firma Hukum Sihaloho & Co sebagai kuasa hukum.

Kepala Bidang Media FSPPB Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan, pada Juni 2020 lalu, Menteri BUMN menerbitkan keputusan tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Direksi Pertamina.

Hal itu diikuti dengan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina tentang Struktur Organisasi Dasar Pertamina (Persero), yang ditandai dengan pembentukan lima Subholding Pertamina.

Menurut Marcellus, sebagai perwakilan seluruh Serikat Pekerja di lingkungan Pertamina, FSPPB tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

“Padahal, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan perubahan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas wajib memperhatikan kepentingan karyawan, yang diwakili Serikat Pekerja, sebagaimana diatur hukum dan perundangan-undangan,” kata Marcellus dalam pernyataan resminya, Senin (20/7/2020) malam.

Sementara Pengurus Bidang Hubungan Industrial dan Hukum FSPPB Dedi Ismanto mengatakan, Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Pertamina tidak hanya merugikan pekerja karena jabatan, hak, kewajiban dan status kepegawaian yang berubah.

Dia bilang keputusan itu juga mengakibatkan peralihan keuangan dan aset-aset negara, yang sebelumnya dikuasai Pertamina (Persero) berubah kedudukannya menjadi dikuasai anak-anak perusahaan Pertamina (Subholding).

“Dan yang sangat mengkhawatirkan adalah, anak-anak perusahaan Pertamina itu akan diprivatisasi atau denasionalisasi dalam waktu dekat ini,” ujar Dedi.

Dedi menjelaskan, jika semua skenario Menteri BUMN dan Direktur Utama Pertamina itu berjalan, maka negara akan berbagi kekuasaan dengan swasta, termasuk investor asing, dalam seluruh rantai usaha Pertamina.

Mulai dari hulu, pengolahan, distribusi dan pemasaran, hingga pasar keuangan yang dalam hal ini, kedaulatan energi nasional dipertaruhkan.

Jawaban BUMN

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menanggapi gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Menteri BUMN Erick Thohir yang diajukan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

“Kami siap saja digugat akan kebijakan yg diambil. Nanti kami siapkan juga jawaban-jawaban atas gugatan tersebut, bahwa apa yg kami lakukan tidak melanggar aturan-aturan yang ada,” katanya kepada Tribunnews, Selasa (21/7/2020).

Arya menegaskan bahwa keputusan tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Direksi Pertamina itu bagian dari transformasi yang tengah dilakukan pemerintah.

“BUMN sekarang memang sedang melakukan transformasi besar-besaran supaya BUMN bisa menghadapi perkembangan-perkembangan dunia dan berguna bagi rakyat termasuk Pertamina memang akan kita lakukan transformasi,” ucap Arya.