Bagaimana upaya pemerintah?
Pemerintah mengaku telah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi resesi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu, menjelaskan bahwa pemerintah akan memfokuskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada kuartal ketiga dan keempat demi mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat.

"Jadi memang kalau kita lihat tanda-tandanya di Q2 itu memang sangat dalam. Sejauh ini, Kementerian Keuangan memprediksi itu berada di minus 4,3%," kata Febrio melalui telepon, Minggu (26/07).

Namun, ia menyebutkan bahwa pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak pertengahan Juni telah mulai mendorong aktivitas perekonomian, di antaranya melalui peningkatan mobilitas dan permintaan kredit modal kerja di perbankan.

Febrio mengatakan pihaknya melihat bahwa ada peluang untuk mengembalikan laju perkembangan perekonomian tahun ini dan keluar dari zona minus, terutama melalui program pemulihan.

"Kita ingin push lebih banyak di Q3, karena kita ingin menghindari pertumbuhan yang negatif di Q3. Karena bukan semata-mata untuk pertumbuhannya positif atau negatif, tapi memang perlambatan ekonomi, yang biasanya [tumbuh] 5%, sekarang kalau untuk tahun ini kita sedang berusaha untuk berada di sekitar 0% atau positif persen," ujar Febrio.

Di antaranya, jelas Febrio, adalah dengan menunjang konsumsi masyarakat, terutama untuk kelompok yang paling rentan.

"Sudah banyak yang jalan. Mulai dari pertama kita bagi dari sisi rumah tangga, itu program perlindungan sosial Rp203 triliun. Itu sampai akhir tahun itu bayarnya bulanan, jadi sampai akahir tahun itu akan habis. Sejauh ini capaiannnya itu sudah 40%," kata Febrio.

Ia menambahkah bahwa upaya pemerintah juga tertuju pada sektor produksi yang paling rentan, yaitu sektor informal, serta sektor usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) secara keseluruhan.

"Program-program pemulihan ekonominya itu diarahkan kesana, mulai dari subsidi bunga, lalu OJK memberikan restrukturisasi bagi mereka, jadi bisa menunda pembayarannya. Lalu, pemerintah, sudah satu bulan ini melakukan penjaminan kredit modal kerja untuk UMKM. Dalam satu bulan sudah ada Rp 31 triliun yang masuk dalam pipeline untuk kredit modal kerja, mayoritas untuk UMKM.

"Di samping itu pemerintah juga melakukan penempatan dana di perbankan, penempatan dana murah - itu bunganya 3,4%. Jadi perbankan bisa menyalurkan dana itu, lalu dijamin juga oleh pemerintah," tutur Febrio.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai perlunya evaluasi stimulus-stimulus yang ada karena pelaksanaannya belum efektif.

"Sekarang yang diandalkan satu-satunya adalah belanja pemerintah. Maka dengan tesis itu, yang perlu adalah bagaimana realisasi stimulus kesehatan, stimulus UMKM dan juga stimulus dunia usaha, bantuan sosial itu juga, setidaknya di kuartal ketiga mengharapkan 80% lebih penyerapannya," kata Bhima.