"Sementara neraca ekonomi makro Indonesia di ujung tanduk. BI tidak boleh memikirkan ego institusinya sendiri begitu juga otoritas jasa keuangan, LPS dan Forum KSSK," katanya.

Ia menilai semua alternatif pembiayaan untuk PEN dibuka dan diperlukan juga kemampuan negosiasi yield/coupon dari SBN yang ditawarkan agar beban pemerintah 10-20 tahun yang akan datang tidak memberatkan.

"Saya kira sekarang saatnya kreativitas tim ekonomi ditunjukan melalui solusi dan kreativitas jitu dengan merangkul semua negara tidak hanya Barat, tapi dunia timur dan timur tengah untuk alternatif pembiayaan PEN," ujarnya.

MadNur menegaskan, dalam mengatasi resesi ekonomi saat ini diperlukan solusi pendanaan yang diperlukan untuk bisa mempersingkat resesi Indonesia (how to shorten Indonesia recession) adalah penyelamatan UMKM diatas penyelamatan korporasi besar.

Lalu, mempercepat belanja negara diatas belanja masyarakat dan rumah tangga. Kemudian revisi PP 23 Tahun 2020 tentang Bank Jangkar dan mengembalikan fungsi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagai ultimate institution (institusi utama) penyelamatan ekonomi.

KSSK yang diketuai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini merupakan wadah tim ekonomi terbaik Indonesia dimana anggotanya adalah Gubernur BI, kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan harus menjadi yang terdepan dalam memulihkan ekonomi.

"Kewenangan KSSK yang besar harus disertai juga penerapan tata kelola yang baik untuk menghindari resiko hukum yang terjadi dari kebijakan yang diambil," kata MadNur

Partai Gelora Indonesia melihat bahwa semua alternatif untuk pembiayaan PEN diperlukan dalam arti ekspansi neraca bank sentral untuk kepentingan nasional.

"Ekonomi bangsa kita ini dapat pulih bila semua mengedepankan kepentingan nasionalnya bukan kepentingan sektoral, regional ataupun kelompok bisnisnya sendiri," pungkas MadNur.