Dalam pelaksanaan vaksinasi, pemerintah menetapkan; kriteria dan prioritas penerima vaksin, prioritas wilayah penerima vaksin, jadwal dan tahapan vaksinasi, standar pelayanan vaksinasi dan penetapan ini akan mendapatkan pertimbangan dari Komite PC-PEN.

Terkait pendanaan untuk pengadaan vaksin, penyediaan anggaran dapat dilakukan secara multi-years dan dapat dilakukan pembayaran di muka (advanced payment) atau dapat diberikan uang muka yang lebih tinggi dari ketentuan (saat ini ketentuan maksimal 15%).

“Untuk menjamin pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan lancar sesuai rencana waktu yang ditetapkan, semua Pimpinan Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait diminta untuk memberikan dukungan secara penuh, mulai dari Menkes, Menkeu, Men BUMN, Mendagri, Jaksa Agung, KaPolri, Panglima TNI, Kepala BPOM, Kepala BPKP dan Kepala LKPP," jelas Menko Airlangga.

Selain memutuskan melakukan perubahan Perpres 82/2020 dan menyusun Perpres Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi, juga dilakukan evaluasi atas realisasi dan penyerapan anggaran atas semua Program Penanganan Covid-19 dan PEN. Perkembangan s/d hari ini (26 Agustus 2020), realisasi anggaran dari 6 kelompok program PEN, mencapai Rp 182,55 triliun atau sebesar 26,2 persen.

"Selama 2 bulan ini (Juli dan Agustus 2020), realisasi meningkat tajam dari penyerapan yang hanya sebesar Rp 124,62 triliun di akhir semester I dan Rp 147,67 triliun di Juli yang lalu, atau meningkat 23,6 persen selama bulan Agustus ini, seiring dengan berbagai upaya percepatan mendorong realisasi program dan anggaran," ucapnya.

Selain itu juga dilakukan penyisiran atas semua program, sehingga diperoleh angka berapa anggaran yang diperkirakan masih belum terserap sampai dengan akhir tahun 2020. Untuk membahas detail rincian anggaran yang masih bisa dimanfaatkan ini, besok akan dilakukan pembahasan khusus antara Ketua Komite dengan Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan dan Kepala BNPB.

“Kita ingin memastikan semua alokasi anggaran sudah ada programnya dan sudah bisa dipastikan realisasinya. Kalau ada program yang berpotensi tidak terealisasi dan tidak terserap anggarannya, kita sudah siapkan beberapa usulan program baru dengan kriteria yang berdampak signifikan terhadap ekonomi kita,” pungkasnya.

Dalam rapat itu, hadir secara tatap muka antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Wakil Ketua Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan selaku Wakil Ketua Terawan Agus Putranto, Menteri BUMN selaku Ketua Pelaksana Erick Tohir, Wakil Menteri BUMN I selaku Ketua Satgas PEN Budi Gunandi Sadikin, Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Sekretaris Eksekutif Raden Pardede dan Sesmenko Perekonomian Susiwijono serta para pejabat dari K/L terkait (Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Sekjen Kementerian Kesehatan, dan Eselon 1 lainnya).

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan para pejabat lain hadir melalui video-conference.