Pertamina dalam Sorotan: Rugi Rp 11 Triliun hingga Rencana Hapus Premium dan Pertalite
Hal ini menyusul langkah Pertamina mengkaji kemungkinan menghapus Pertalite dan Premiun dari pasaran.
Penulis: Daryono
Editor: Whiesa Daniswara
"Mulai Mei berlanjut Juli, dan ke depannya, kinerja makin membaik. Dengan Laba Bersih (unaudited) di Juli sebesar 408 juta dollar AS (Rp 5,9 triliun), maka kerugian dapat ditekan dan berkurang menjadi 360 juta dollar AS atau setara Rp 5,3 triliun," kata Fajriyah.
Baca: Gerakkan Ekonomi Nasional, Pertamina Komitmen Tingkatkan TKDN
Lebih lanjut, Fajriyah mengakui, tidak mudah untuk mendongkrak kembali kinerja keuangan perseroan. Namun berbagai langkah strategis akan dilakukan untuk merealisasikan hal tersebut.
"Kami melakukan renegosiasi kontrak, memitigasi rugi selisih kurs, tetap menjalankan operasional dan investasi untuk mempertahankan produksi hulu, meningkatkan strategi marketing dengan program diskon dan loyalty customer untuk meningkatkan pendapatan, me-review dan memperbaiki model operasi kilang dan lain-lainnya," ucapnya.
4. Politikus PKS Singgung Pernyataan Ahok
Terkait kerugian yang dialami Pertamina di semester I-2020, Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto mempertanyakan kinerja Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.
Menurutnya, selama Ahok menjabat sebagai komisaris utama, Pertamina nyaris tidak memiliki prestasi yang layak dibanggakan.
Justru sebaliknya, banyak keanehan dan kejanggalan yang begitu jelas dilihat masyarakat.
"Pekan lalu kita dengar kabar Pertamina tidak masuk daftar Fortune Global 500. Sekarang yang terbaru Pertamina rugi Rp 11,13 triliun di semester pertama tahun 2020," kata Mulyanto, Rabu (26/8/2020).
Mulyanto menegaskan kondisi tersebut jelas harus jadi perhatian pemerintah.
Jangan terus dibiarkan dan menunggu Pertamina mengalami kondisi yang lebih parah.
"Mau sampai kapan membiarkan Pertamina babak belur seperti ini?" kata Mulyanto.
Anggota Komisi VII DPR RI ini mempertanyakan kerja Ahok selama bergabung di Pertamina.
Sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok harusnya mampu melakukan pengawasan agar perusahaan yang dipimpinnya lebih baik.
Dengan kewenangan yang dimiliki dan dukungan politik memadai sebenarnya Ahok punya kesempatan lebih besar membenahi Pertamina.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.