TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite milik PT Pertamina (Persero) kembali mengemuka beberapa waktu ke belakang ini.

Rencana tersebut kembali mengemuka setelah Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengatakan, penyederhanaan produk BBM sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No 20 Tahun 2019 yang mensyaratkan standar minimal RON 91.

Baca: Penghapusan BBM Jenis Premium, Ini Daerah yang Uji Coba

Baca: Soal Penghapusan Premium dan Pertalite, Fraksi PKS: Tidak Tepat Waktu, Akan Memberatkan Beban Rakyat

Kendati demikian, jika nantinya rencana tersebut terealisasi, pemerintah disarankan untuk mengalihkan subsidi Premium dan Pertalite ke BBM dengan RON yang lebih tinggi seperti halnya Pertamax.

Hal tersebut perlu dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat, khususnya yang sebelumnya menggunakan Premium dan Pertalite.

"Jika memang perlu, ke depan BBM RON tinggi ini harus di berikan subsidi setidaknya bisa mengurangi beban masyarakat," ujar Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, kepada Kompas.com, Kamis (4/9/2020).

Selain itu, Mamit menilai Pertamina bisa melakukan penghapusan BBM RON di bawah 91 secara bertahap.

"Jika Pertalite belum bisa (dihapuskan), maka sementara Premium dulu yang dihilangkan," katanya.

Namun demikian, melihat kondisi perekonomian nasional yang tengah mengalami pukulan telak dari pandemi Covid-19, Mamit menilai, pemerintah dan juga Pertamina perlu mengkaji ulang rencana tersebut.

Dengan melihat kondisi masyarakat saat ini, pemerintah disebut perlu menunda pelaksanaan penghapusan Premium dan Pertalite.

"Mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak karena Covid-19 ini. Masyarakat kita saya kira belum sepenuhnya siap untuk itu," ucap Mamit.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Disarankan Subsidi Pertamax jika Premium dan Pertalite Dihapus"