Nusron menguraikan, untuk mengambil langkah, terlebih dahulu mengetahui jawaban atas pertanyaan besar terkait standarisasi, yakni apakah standarisasi yang dibuat pemerintah sudah layak sehingga sudah berikan perlindungan ke konsumen? Pertanyaan berikutnya adalah apakah pelaksanaan SNI kita itu juga sudah memiliki standarisasi bertaraf internasional perlu sertifikasi ulang di luar negeri untuk kepentingan ekspor? Dan apakah sertifikasi kita sudah cukup memuaskan bagi pelaku usaha?

“Sehingga kita bisa tarik benang merah dalam rencana restrukturisais, apakah yang akan diambil pemerintah baik atau tidak? Saya selaku Anggota Komisi VII tentu menyerap keluhan pelaku usaha dan konsumen. Tetapi di sisi lain ada niat pemerintah juga untuk melakukan pembenahan dalam rangka pelayanan terkait standarisasi,” ujarnya.

Dalam konteks inilah, jalan tengah menjadi penting agar di satu sisi tidak ada monopoli LSPro oleh pemerintah, tetapi di sisi lain juga harus ada peningkatan kualitas oleh LSPro.

“Karena faktanya banyak juga LSPro yang uji laboratoriumnya kurang baik, atau bahkan satu lab dipakai banyak LSPro. Maka wacana ini jadi momentum bagi LSPro untuk berbenah meningkatkan kualitas dan kualifikasi,” terangnya.

Adapun Darmadi Durianto mengungkapkan, keberatan dari ALSI ini menjadi masukan yang akan disampaikan langsung kepada Menperin dalam rapat kerja nanti.

“Saya dalam raker dengan Pak Menteri sudah sampaikan masalah ini, karena waktu itu saya menerima audeinsi dari asosiasi, puluhan orang yang sampaikan aspirasi yang menolak dengan rencana kebijakan ini dengan berbagai argumentasi dan dampaknya,” katanya.

Sedangkan Lucas mewakili pelaku usaha pengguna jasa Lspro, menolak keras ide Pemerintah untuk merampingkan jumlah Lspro, dia menilai Ls Pro swasta yang ada sekarang sudah mempunyai kompetensi dari sisi penilai mutu produk. Hal senada juga disampaikan oleh Ahmad widjaya Wakil Ketua Kadin.

Artikel Ini Sudah Tayang di KONTAN, dengan judul: ALSI menolak rencana restrukturisasi lembaga sertifikasi produk dari Menperin