Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) Ina Primiana menyebut ada tiga tantangan utama Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang membuat UMKM sulit naik kelas.

Ketiga masalah itu antara lain minimnya pusat data (database), kemampuan bersinergi dan keterkaitan (linkage), serta krisis akibat pandemi.

"Jika ada database akan mudah melihat mana saja pelaku UMKM yang sudah naik kelas, jalan di tempat, dan sudah dibantu. Semua info ada di sana dan bisa diakses secara terbuka.

Pada akhirnya ini bisa digunakan sebagai alat membantu UMKM sesuai sektor masing-masing (stakeholders)," urai Ina dalam keterangannya, Jumat (23/10/2020).

Baca juga: Cek Penerima Bantuan UMKM Melalui eform.bri.co.id/bpum Hanya Menggunakan KTP

Harusnya ada data komprehensif untuk bisa dibaca siapapun baik di tingkat pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.

Dia menekankan seluruh pemangku kepentingan harus mampu bersinergi lebih kuat dalam membantu UMKM.

Sinergi dibutuhkan karena saat ini ada puluhan instansi negara dan daerah yang memiliki kewenangan mengurus UMKM.

Ina berpendapat, banyaknya instansi yang terlibat dalam pengembangan UMKM harus diimbangi dengan kejelasan pembagian tugas di antara mereka.

"Pembagian peran tersebut bisa meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih program dan penyaluran bantuan kepada pelaku UMKM," tutur Ina.

Baca juga: Cara Cek Penerima Bantuan UMKM Rp 2,4 Juta di eform.bri.co.id/bpum dan Panduan Cairkan BPUM di BRI

Sinergi antar instansi juga dipercaya menjadi pintu masuk untuk mengembangkan kualitas produk UMKM Indonesia.

Menurut Ina, percuma jika digitalisasi sudah dilakukan pelaku UMKM tetapi tidak diimbangi dengan meningkatnya kualitas produk mereka.

“Kalau produknya tidak berdaya saing dan tidak disukai kan pada akhirnya tidak terpakai juga. Jadi pembinaan itu harus betul-betul dilakukan agar UMKM ini naik kelas. Harus dideklarasikan bagaimana caranya agar mereka naik kelas?Jadi ketika ada bantuan, mungkin bisa dibedakan insentif untuk UMKM yang produktif dengan UMKM yang hanya menjual barang-barang impor,” ujarnya.

Terakhir, masalah yang harus diselesaikan adalah minimnya keterkaitan (linkage) antara UMKM dan pemerintah atau pelaku industri besar.

Eks Komisaris Utama PT Pegadaian (Persero) ini menyebut, pembangunan jaringan atau link antara UMKM dan pemerintah serta pelaku usaha besar harus dilakukan untuk membantu penyerapan produk pelaku usaha kecil dan mikro.