TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan didapatkannya utang luar negeri baru dari Australia kepada Indonesia sebesar 1,5 miliar dolar Australia.

Sri Mulyani mengatakan, pinjaman luar negeri tersebut dengan masa pembayaran kembali selama 15 tahun yang merupakan wujud kerja sama strategis, komprehensif serta kemitraan kuat antara Australia dan Indonesia.

Pinjaman ini ditujukan untuk mendukung Program Covid-19 Active Response and Expenditure Support (CARES) yang dikoordinasikan oleh Asian Development Bank
(ADB).

"Covid-19 memberikan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada wilayah Indo Pasifik dan dunia."

"Australia dan Indonesia juga sangat terpengaruh oleh krisis kesehatan yang luar biasa ini, di mana tindakan pengendalian dan ketidakpastian telah menurunkan pertumbuhan ekonomi global dan perdagangan internasional," ujar Sri Mulyani melalui keterangan resmi, Kamis (12/11/2020).

Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Maruf, Utang Luar Negeri Menggelembung Jadi 402 Miliar Dolar AS

Utang tersebut akan digunakan untuk mendukung pembiayaan anggaran tahun 2020 yang
fokus pada pengendalian Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Selain itu, utang ini juga mencerminkan semangat dari kedua negara untuk secara
bersama-sama menangani tantangan pandemi Covid-19 yang luar biasa, baik dalam
melindungi masyarakat maupun membantu dunia usaha.

Baca juga: 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf: Berapa Banyak Utang Luar Negeri RI Bertambah?

Sebagai tetangga dekat, lanjut Sri Mulyani, kedua negara saling membutuhkan dalam
menghadapi ancaman pandemi Covid-19, serta perlu saling mendukung satu sama
lainnya dalam masa yang sulit ini.

Menurut dia, Australia dan Indonesia akan terus melanjutkan kerja sama serta saling berbagi pengalaman untuk bersama-sama melangkah menuju pemulihan ekonomi.

“Kemitraan ini tidak hanya menunjukkan kuatnya hubungan antara Australia dan Indonesia, tetapi juga pemahaman sebagai negara tetangga."

"Kita mempunyai tujuan yang sama untuk pemulihan dan penguatan ekonomi, dan bahwa kita tidak bisa pulih sendirian di tengah pandemi Covid-19,” kata Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan menyatakan, terus menjaga transparansi keuangan negara,
termasuk membuka besaran utang Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya tidak menutupi besaran utang, namun untuk rinciannya tidak dijelaskan karena berisiko dipolitisasi.

"Kalau transparansi publik, kita akan jaga terus karena tidak ada yang ditutup-tutupi. Mungkin saya melihat dinamika di masyarakat itu melihatnya sepotong-sepotong, sehingga menimbulkan isu politik yang terlalu dipolitisasi kepada satu arah," ujarnya.