Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Koordinasi Bidang Makroekonomi dan Keuangan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan reformasi struktural dalam jangka panjang untuk meningkatkan realisasi investasi.

Menurutnya, investor masih menghadapi kendala perizinan yang lama dan panjang, sulitnya pembebasan lahan, tenaga kerja yang produktivitasnya rendah, dan rumitnya peraturan tenaga kerja.

"Semua itu membuat mahalnya investasi di Indonesia yang tercermin dari Rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang tinggi sekali, yaitu di 6,8. Tidak efisien sekali," kata Iskandar dalam keterangan, Rabu (2/12/2020).

Baca juga: Tracing Aset Investasi Bodong Kampung Kurma, Polri: Datanya Amburadul

Iskandar menjelaskan pemerintah terus menyiapkan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.

Harapannya dengan begitu investor baru maupun yang telah berkomitmen bisa segera merealisasikan investasi di Indonesia.

Baca juga: SKK Migas Manfaatkan Konvensi IOG 2020 untuk Tarik Investor Global

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya juga terus berupaya agar komitmen investasi dapat direalisasikan.

Dalam empat tahun terakhir, Indonesia memiliki cadangan investasi yang mangkrak senilai Rp708 triliun.

Baca juga: Jepang-Indonesia Buka Peluang Investasi Startup Digital

Dari jumlah tersebut, Bahlil bilang, BKPM telah memfasilitasi investasi mangkrak senilai Rp474,9 triliun.

"Sudah kita selesaikan 67 persen, di dalamnya termasuk investasi YTL Power Tanjung Jati, Hyundai dan PLTS Terapung di Sungai Cirata. Saya yakin Indonesia akan menuju babak baru, memenangkan kompetisi investasi dan khususnya di Asia tenggara, dan global pada umumnya," tegas Bahlil.

Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menambahkan insentif juga tak kalah penting untuk memuluskan jalan investasi masuk ke Indonesia.

“Kompetisi antar negara dalam memperebutkan investasi makin ketat. Jika ada negara memberikan insentif pajak lebih besar, wajar jika investor lebih memilih berinvestasi di negara tersebut," pungkas Tauhid.