Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia menyambut baik rencana kerja sama untuk membahas minyak nabati dengan uni eropa (UE) lewat joint working group (JWG) yang akan diselenggarakan pada Januari 2021.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan rencana ini merupakan sebuah kemajuan besar.

"Indonesia terus mendorong agar UE memberi perlakuan non-diskriminatif terhadap minyak sawit tidak hanya dari Indonesia, namun juga dari negara ASEAN lainnya secara objektif," kata Menlu dalam konferensi pers, Kamis (3/12/2020).

Retno mengatakan bahwa hal ini ia sampaikan dalam 23rd ASEAN-EU Foreign Ministers’ Meeting yang dihadiri oleh 10 Menlu ASEAN dan 23 dari 27 Menlu Uni Eropa, Selasa (1/12/2020).

Hal ini berkaitan dengan perlakuan diskriminatif UE pada produk kelapa sawit yang dituding merusak kelestarian lingkungan.

Baca juga: Menlu Retno Marsudi Bertemu Utusan Khusus PPB Bahas Soal Pengungsi Rohingya

"Saya tegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengorbankan kelestarian lingkungan hanya untuk mengejar pembangunan ekonomi," kata Retno.

Padahal di ASEAN, industri sawit membuka lapangan kerja sekitar 26 juta dengan nilai industri berkisar pada USD 19 Miliar

Lebih dari 40 persen perkebunan sawit di ASEAN dikelola oleh petani kecil.

"Di Indonesia sendiri industri sawit berhasil menekan angka kemiskinan hingga 10 juta orang sejak tahun 2000 dan memberikan devisa hingga USD 23 miliar," katanya.

Retno mengatakan JWG merupakan hasil perjuangan Indonesia sejak Maret 2019 yang diusulkan untuk mendorong kebijakan non-diskriminatif, adil dan seimbang terhadap komoditas sawit yang merupakan komoditas strategis Indonesia.

Ini ditujukan sebagai forum tukar pandangan terkait kriteria keberlanjutan dan proses sertifikasi minyak nabati serta membahas kerja sama untuk mendorong produksi minyak sawit yang ramah lingkungan khususnya bagi petani kecil.

Baca juga: Kemnaker Perkuat Pengawasan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

JWG juga mendorong penelitian untuk membentuk kriteria berkelanjutan hingga sertifikasi dari minyak nabati.

"Diharapkan JWG dapat dimanfaatkan untuk terus mendorong penyesuaian kebijakan Uni Eropa terhadap komoditas sawit," kata Retno.

Menlu menekankan bahwa JWG harus membawa manfaat bagi semua pihak dan menjamin hak negara untuk pembangunan berkelanjutan.

Khususnya dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dan smallholders.