Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 25 persen cadangan nikel dunia berada di Indonesia, dengan jumlahnya mencapai lebih dari 21 juta ton.

Ini membuat Indonesia mengontrol hampir 30 persen produksi nikel global saat ini.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo akan memprioritaskan pengembangan industri hilir nikel dalam lima tahun ke depan.

Baca juga: PLN: Tarif Listrik per Januari hingga Maret 2021 Tidak Naik, Ini Rinciannya

Peneliti dan Pengamat Otomotif LPEM UI Riyanto mengatakan rencana pemerintah mengembangkan industri hilir nikel untuk mendukung kebijakan percepatan penggunaan KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai) merupakan kebijakan yang bagus.

"Kendaraan listrik dinilai tetap mempunyai peluang di pasar. Hanya saja, karena harganya masih mahal dan pengguna kendaraan masih ada pilihan untuk menggunakan kendaraan konvensional atau juga hybrid. Maka market KBLBB yang full batterai (BEV) masih akan sangat terbatas untuk roda empat," tutur Riyanto saat dihubungi Tribunnews, Senin (11/1/2021).

Khusus untuk kendaraan roda dua, pasar motor full baterai akan berkembang lebih cepat jika dibandingkan BEV roda empat.

Faktor infrastruktur inilah yang membuat roda dua akan lebih cepat dibanding mobil listrik.

"BEV roda dua tidak perlu infrastruktur SPKLU, bisa mengisi baterai di rumah atau menggunakan batterai swap. Tapi untuk roda empat, sangat ditentukan oleh infrastruktur SPKLU," jelas Riyanto.

Selain ketersediaan SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum), fasilitas fast charging juga akan menarik minat pengguna mobil konvensional pindah ke BEV.

"Makin banyak SPKLU dan bisa fast charging, makin menarik minat pengguna mobil pindah ke BEV. Untuk roda dua, perlu dibangun sistem SPBKLU (Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum). Saat ini di Jakarta baru ada sekitar tiga ya," terangnya.