Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) telah mengirimkan uang tunai senilai 350 juta dolar Amerika Serikat (AS) kepada pemerintah Myanmar pada pekan lalu, sebelum kudeta militer terjadi di negara itu.

Uang tersebut dikirim sebagai bagian dari paket bantuan darurat untuk membantu Pemerintah Myanmar mengatasi pandemi virus corona (Covid-19).

Bantuan IMF ini dikirim beberapa hari sebelum Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden serta sejumlah tokoh politik senior dari Partai berkuasa Liga Nasional untuk Demokrasi, ditangkap dalam 'serangan pagi' yang dilakukan pada hari Senin di ibu kota Myanmar, Naypyitaw.

Dikutip dari Sputnik News, Rabu (3/2/2021), seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa tampaknya hanya sedikit yang dapat dilakukan IMF untuk bisa menarik kembali dana bantuan darurat itu.

Baca juga: Myanmar Terima Dana Segar IMF Rp 4,9 Triliun Sebelum Kudeta Militer

IMF sebelumnya menyatakan harapan mereka agar uang tersebut dapat membantu Myanmar memenuhi kebutuhan neraca pembayaran mendesak yang ditimbulkan pandemi.

Baca juga: Tenaga Medis dari 70 Rumah Sakit di Myanmar Mogok Kerja sebagai Bentuk Protes atas Kudeta Militer

Terutama terkait langkah-langkah pemulihan pemerintah untuk memastikan stabilitas ekonomi makro dan keuangan, sambil mendukung kelompok rentan dan sektor yang terdampak.

Seorang Juru bicara IMF menyampaikan bahwa organisasi ini 'mengikuti perkembangan yang sedang berlangsung' di Myanmar.

IMF mengaku sangat prihatin terkait dampak yang bisa ditimbulkan dari peristiwa itu pada ekonomi dan rakyat Myanmar.

Pernyataan tersebut muncul saat militer Myanmar mengumumkan pembentukan Dewan Administrasi Negara yang diketuai oleh Jenderal senior Min Aung Hlaing.

Dewan itu dikabarkan dibentuk sesuai dengan Pasal 419 dari Konstitusi 2008, yang menetapkan bahwa seorang panglima tertinggi dari Badan Pertahanan akan memiliki hak untuk menjalankan kekuasaan negara, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Karena kekuasaan kedaulatan telah dialihkan padanya.

Militer Myanmar, yang juga dikenal sebagai Tatmadaw telah mengeluarkan pemberitahuan yang menunda sementara untuk semua penerbangan, termasuk yang melayani penerbangan domestik.

Ini dilakukan setelah aksi tangkap melalui kudeta militer yang dilakukan pada hari Senin lalu terhadap sejumlah pejabat tinggi Myanmar.

Penangkapan tersebut terjadi saat militer negara itu mengumumkan keadaan darurat satu tahun, setelah ketegangan meningkat selama berminggu-minggu antara pemerintah dan militer mengacu pada tuduhan kecurangan dalam pemilihan umum November 2020.

Saat itu, Partai berkuasa Myanmar yakni Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin Aung San Suu Kyi memenangkan hasil pemungutan suara.