Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Krakatau Posco meminta pemerintah memperhatikan nasib keberlanjutan industri baja nasional, seiring maraknya impor baja yang masuk ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Batam.

Direktur Technology dan Businnes Development Krakatau Posco Gersang Tarigan mengatakan, konsumsi pelat baja untuk galangan kapal di Kawasan Bebas Batam, relatif besar jika dibandingkan galangan kapal di luar Batam.

Baca juga: Tak Terpengaruh PKPU Sementara, GRP Siap Jadi Produsen Baja Kelas Dunia

Menurutnya, permintaan pelat baja di Batam mencapai 400 ribu ton per tahun, tetapi 304 ribu ton atau 76 persen beras dari impor.

Baca juga: Bulog Kantongi Izin Impor 80 Ribu Ton Daging Kerbau

Bahkan, kata Gersang, jumlah impor pelat baja di Batam, 68 persennya dipasok dari Ukraina, Singapura, dan China.

"Tiga negara ini melakukan dumping atau menjual di bawah harga normal di pasar domestik negara pengekspor. Ini jelas merugikan industri baja nasional," ucap Gersang saat webinar, Jumat (26/2/2021).

Jika praktik tersebut dibiarkan dan tidak dikenakan bea masuk antidumping di FTZ Batam, maka industri baja nasional akan sulit bersaing karena harga yang tidak wajar.

"Industri baja nasional akan merugi, dan kami sangat terdampak. Apalagi Batam merupakan pasar terbesar untuk pelat baja, kalau kami tidak bisa masuk, ya tentu kami mengalami kesulitan yang sangat berat," paparnya.

Gersang pun meminta pemerintah melakukan pengawasan yang ketat di FTZ dan KEK, agar produk impor di kawasan tersebut tidak keluar atau merembes ke tempat lainnya.

"Jangan begitu masuk bebas bea masuk, tapi ternyata bocor dan masuk ke kawasan non FTZ. Harus ada kontrol yang ketat," katanya.